LombokPost-Pemerintah terus mengakselerasi perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat (SR).
Inisiatif ini menjadi salah satu langkah prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa kecuali, memperoleh hak dasar atas pendidikan yang layak.
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menekankan, gagasan utama dari Sekolah Rakyat adalah membuka peluang seluas mungkin bagi anak-anak dari kelompok marginal untuk kembali bersekolah dan melepaskan diri dari rantai kemiskinan.
Ia menyebut program ini merupakan bentuk intervensi negara yang dirancang secara strategis untuk menutup kesenjangan akses pendidikan yang selama ini masih terjadi.
“Semua anak Indonesia harus sekolah, baik yang kaya maupun yang miskin. Negara tidak boleh membiarkan satu pun anak tertinggal,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia bertema Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat, Rabu (19/11).
Kemensos mencatat masih ada sekitar 4 juta anak Indonesia yang tidak sekolah, putus sekolah, atau belum pernah mengenyam pendidikan. Untuk menjangkau mereka yang paling rentan, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar menentukan calon siswa.
Dengan data itu, pemerintah dapat mengidentifikasi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem secara jauh lebih akurat.
Setelah penentuan awal, proses dilanjutkan dengan verifikasi lapangan oleh pendamping PKH, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah.
Mekanisme berlapis ini membuat program dapat tepat sasaran. Menurut Agus Jabo, pemanfaatan data terpadu menjadi fondasi penting dalam pembenahan tata kelola sasaran bantuan pendidikan.
“Untuk pertama kalinya, kita punya data tunggal yang membuat kita bisa menjemput anak-anak paling rentan secara tepat dan tidak salah sasaran,” kata dia.
Lingkungan belajar Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school, sehingga anak tinggal di asrama dan mendapatkan pendampingan harian.
Walaupun diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, pemerintah memastikan mutu layanan pendidikan tetap setara sekolah unggulan.
Fasilitas yang disediakan mencakup ruang kelas modern, laboratorium, perpustakaan, dapur, lapangan olahraga, hingga ruang ibadah.
Setiap siswa juga memperoleh laptop dan seragam lengkap untuk mendukung pembelajaran berbasis digital.
Asupan gizi pun menjadi perhatian, karena mereka mendapat makan tiga kali sehari ditambah dua kali snack. Hasilnya, kondisi kesehatan anak meningkat secara signifikan.
Agus Jabo melihat adanya perubahan perilaku yang mulai tampak dari para siswa. Banyak dari mereka sebelumnya hidup dalam situasi yang tidak mendukung, misalnya bekerja sebagai tukang parkir, buruh harian, atau berhenti sekolah bertahun-tahun. Kini mereka mulai terbiasa hidup disiplin, teratur, dan bersosialisasi secara positif di lingkungan asrama.
Ia juga menegaskan betapa besar peran guru dalam proses pemulihan tersebut.
“Guru-guru di Sekolah Rakyat harus menjadi orang tua kedua—bukan sekadar mengajar, tetapi memulihkan, membimbing, dan menanamkan nilai hidup baru,” tegasnya.
Kurikulum Sekolah Rakyat dibuat fleksibel dengan konsep multientry–multiexit, sehingga siswa dapat mengikuti pendidikan sesuai kemampuan dan ritme belajar masing-masing.
Selain materi akademik, sekolah juga mengembangkan pendidikan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan vokasi yang disesuaikan dengan potensi daerah, seperti perikanan di kawasan pesisir atau pertanian di wilayah agraris.
Dengan pendekatan tersebut, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga mendapatkan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan setelah lulus.
Menurut Agus Jabo, hal itulah yang menjadi pembeda besar antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum.
“Anak-anak harus pintar, berkarakter, dan terampil, tiga syarat agar mereka benar-benar siap keluar dari lingkaran kemiskinan,” imbuh dia.
Intervensi pemerintah juga menyasar keluarga siswa. Kemensos memberikan pemberdayaan kepada orang tua serta melakukan perbaikan rumah tidak layak huni.
Salah satu contohnya adalah ibu di Temanggung yang hidup dengan penghasilan Rp 900.000 per bulan dan memiliki empat anak.
Setelah rumahnya diperbaiki dan keluarga mendapatkan pendampingan, ia kembali melihat harapan.
Menurut Agus Jabo, pendekatan komprehensif itu dilakukan agar anak dapat belajar dengan tenang tanpa beban tekanan ekonomi keluarga.
“Anaknya kita sekolahkan, orang tuanya kita berdayakan, rumahnya kita perbaiki. Begitulah cara kita memastikan mereka tidak kembali ke lingkaran kemiskinan,” jelasnya.
Ia mengatakan hasil dari upaya tersebut mulai terlihat di tahun pertama pelaksanaan. Anak-anak yang awalnya minder kini berani menyampaikan mimpi, dan mereka yang sebelumnya kesulitan membaca mulai menunjukkan perkembangan akademik mencolok.
Pemenuhan gizi membuat kondisi fisik mereka makin membaik.
“Perubahan mereka luar biasa. Dari anak yang kehilangan arah menjadi anak yang kembali berani bermimpi,” ucap dia.
Agus Jabo menyebut keberhasilan awal program tidak terlepas dari kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Bahkan, pemerintah berhasil membangun 166 sekolah rintisan, melampaui target awal 100 sekolah yang ditetapkan Presiden.
Ke depan, target pemerintah adalah menghadirkan minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota sebagai bentuk pemerataan pendidikan nasional.
Untuk masa depan lulusan, Kemensos bekerja sama dengan BUMN, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi.
Siswa berprestasi mendapat jalur masuk tanpa tes, sementara peluang kerja dibuka bagi yang ingin langsung bekerja.
“Tidak ada gunanya membangun sekolah jika setelah lulus mereka kembali ke habitat kemiskinan. Masa depan mereka harus dipastikan sejak sekarang,” pungkas Agus Jabo.
Editor : Akbar Sirinawa