LombokPost-Delapan partai politik nonparlemen sepakat menyuarakan dorongan agar Parliamentary Threshold (PT) diturunkan menjadi 1 persen dari ketentuan saat ini sebesar 4 persen.
Melalui Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), kedelapan parpol tersebut resmi membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (SEKBER) sebagai wadah perjuangan kolektif memperjuangkan suara rakyat.
Kedelapan parpol tersebut terdiri dari Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.
Aspirasi tersebut diumumkan dalam forum deklarasi GKSR yang digelar di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11).
Wakil Ketua Umum Partai Hanura Ahmad Muqowwam memimpin pembacaan deklarasi mewakili seluruh pimpinan parpol anggota GKSR.
“Kami pimpinan Parpol PPP, Perindo, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, PKN, dan Berkarya, sepakat berjuang bersama dalam penguatan demokrasi, Pemilu dan penghormatan suara rakyat, mendekkarasijan terbentuknya GKSR,” kata Muqowwam.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menuturkan bahwa deklarasi tersebut lahir setelah kedelapan parpol menggelar serangkaian pertemuan dan seluruhnya menyepakati agar PT diturunkan menjadi satu persen.
“Kami sebelumnya membentuk SEKBER GKSR yang digagas sejak pertemuan tanggal 22 Agustus 2025 di Partai Perindo, 25 September 2025 di Partai Hanura, dan 30 Oktober 2025 di Partai Bulan Bintang,” kata Said.
Dalam deklarasi itu, GKSR menetapkan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua SEKBER. Sementara posisi Sekjen disepakati dari Partai Buruh dan Bendahara Umum dari PPP.
Keputusan ini sekaligus mempertegas struktur kerja organisasi yang akan menjadi motor perjuangan GKSR dalam empat tahun mendatang.
GKSR menetapkan sejumlah isu strategis yang akan diperjuangkan. Salah satunya agar tidak ada lagi suara rakyat yang terbuang akibat beratnya syarat konstitusional.
Poin pertama yang menjadi fokus yaitu proses verifikasi Pemilu 2028. Dalam pandangan GKSR, parpol di parlemen cukup mendaftar, partai nonparlemen cukup diverifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual, sedangkan partai baru menjalani verifikasi administrasi dan faktual.
Isu kedua yakni tuntutan agar Parliamentary Threshold (PT) diturunkan menjadi 1 persen. GKSR merujuk pada tidak terakomodirnya 17 juta suara dari 10 partai nonparlemen dalam Pemilu sebelumnya.
“Demi menyelamatkan suara rakyat yang terbuang. Suara gabungan ini harus didengar. PT kami minta cukup 1 persen,” ucap Said.
Isu ketiga berkaitan dengan keadilan pendanaan politik.
GKSR meminta dana politik diberikan kepada seluruh parpol, termasuk yang memperoleh suara kecil sekalipun.
“GKSR meminta, terhitung 2026, dana untuk pendidikan politik diberikan kepada parpol nonparlemen yang selama ini hanya bagi partai parlemen,” jelasnya.
Isu keempat yaitu usulan agar sistem pemilu menggunakan sistem campuran. Untuk itu, GKSR menyatakan telah menyiapkan konsep, melakukan lobi-lobi politik, dan menyiapkan berbagai langkah perjuangan.
“Konsep sudah disiapkan. Lobby akan bertemu dengan Presiden Prabowo, pimpinan DPR RI, dengan komisi terkait Pemilu, hingga kampanye-kampanye dan pemberdayaan kepada masyarakat,” ujar Said.
Ketua SEKBER GKSR Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan bahwa seluruh parpol yang tergabung dalam GKSR berada pada posisi dan tujuan yang sama, yakni memperjuangkan suara rakyat.
“Tentu kami semua ingin bersama membangun demokrasi bangsa ini lebih baik,” ucapnya.
GKSR juga memastikan bahwa gerakan ini bukan bentuk perlawanan kepada pemerintah. Sebaliknya, GKSR menyatakan dukungan kepada Pemerintahan Prabowo Subianto dengan keyakinan bahwa sistem politik nasional akan dibenahi menjadi lebih baik.
“Jangan ada kata-kata, SEKBER GKSR ini anti Pemerintah. Kami justru sangat mendukung Pemerintah Prabowo,” pungkasnya.
Deklarasi turut dihadiri Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, Waketum PPP Andi Eurya Wijaya, Sekjen PKN Sri Mulyono, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketum PBB Gugum Ridho Putra, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dan Sekjen Berkarya Irmanjaya Thaher.
Editor : Akbar Sirinawa