LombokPost-Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Akhmad Said Asrori memastikan bahwa Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak mengalami pemakzulan maupun pengunduran diri secara paksa.
Kepastian itu disampaikan Akhmad Said usai memimpin forum sebagai moderator dalam Silaturahmi Alim Ulama di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Minggu (23/11) malam.
Menurut Katib Aam PBNU tersebut, tidak adanya pemakzulan terhadap Gus Yahya menjadi salah satu poin penting dalam silaturahmi yang turut dihadiri lebih dari 50 kiai dari berbagai daerah di tanah air.
Para alim ulama itu juga sepakat bahwa masa kepengurusan PBNU harus diselesaikan sampai satu periode penuh atau melalui Muktamar PBNU yang dijadwalkan berlangsung pada 2026 mendatang.
"Tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini," kata KH. Akhmad Said Asrori dalam konferensi pers di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Minggu (23/11) malam.
Selain kesepakatan terkait tidak adanya pemakzulan, silaturahmi tersebut juga merumuskan dua poin penting lainnya.
Pertama, seluruh pihak diminta untuk melakukan tafakur atau berpikir bersih demi kemaslahatan masyarakat, NU, dan Indonesia.
Kedua, pertemuan berskala besar bertajuk silaturahmi alim ulama rencananya akan digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
"Kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Itu yang paling pokok," jelasnya.
Walaupun silaturahmi alim ulama di Jakarta menghasilkan tiga kesepakatan, Katib Aam PBNU kembali menegaskan poin utama bahwa para kiai sepakat tidak ada pengunduran diri dalam jajaran PBNU.
Jika hal itu tetap terjadi, kata dia, maka mekanismenya hanya dapat dilakukan melalui majelis tertinggi PBNU, yakni Muktamar NU.
"Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semua harus, semuanya pengurusan harian PBNU mulai Rais Aam sampai jajaran, Ketua Umum dan jajaran sempurna sampai Muktamar yang akan datang," tegasnya.
"Kalau ada pergantian itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama. Dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan," tukasnya.
Editor : Akbar Sirinawa