Pertemuan tertutup yang berlangsung sejak siang hingga malam itu memicu perhatian karena membahas langkah besar penertiban kawasan hutan dan pertambangan ilegal.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet menyebut pertemuan ini fokus pada agenda strategis yang selama ini sulit dijangkau aparat.
“Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam ini membahas berbagai agenda strategis,” kata Teddy.
Dalam rapat tersebut hadir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Mensesneg Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Teddy menegaskan, salah satu pembahasan penting adalah konsekuensi hukum terhadap pelanggaran di sektor kehutanan dan pertambangan, termasuk aktivitas ilegal yang bertahun-tahun sulit ditindak.
“Penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau aparat,” ujarnya.
Prabowo, lanjut Teddy, menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Presiden Prabowo menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya. (*)
Editor : Marthadi