Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan pendataan, di mana sistem pemeringkatan kesejahteraan atau Desil sedang disesuaikan secara nasional.
Anggota DPRD Kota Bogor, Kang Dedi Mulyono, menyebut banyak kasus keluarga yang seharusnya berada di Desil 3 atau 4 justru terlempar ke Desil 6 ke atas.
Setiap keluarga dikelompokkan ke dalam Desil 1 hingga Desil 10. Hanya Desil 1 sampai Desil 5 yang berhak menerima berbagai Bansos.
Masalahnya, banyak KPM miskin tiba-tiba masuk kategori Desil 6-10 yang dianggap mampu secara ekonomi, sehingga bantuan otomatis terhenti.
Ada tiga faktor ‘terlarang’ penyebab desil berubah cepat.Meski kondisi ekonomi tidak berubah, data digital mendeteksi beberapa transaksi yang mengubah penilaian desil di luar kendali survei lapangan.
1. Memiliki Cicilan Kendaraan: Data cicilan motor atau mobil sering kali dianggap sebagai indikator kemampuan ekonomi yang signifikan, memicu perubahan penilaian desil.
2. Rekening Terkait Pinjaman Daring (Pinjol) atau Game Online Terlarang: Transaksi yang terhubung dengan pinjaman daring berisiko tinggi atau aktivitas game online tertentu menjadi alasan kuat penonaktifan berbagai jenis bansos, bahkan pada KPM berdesil rendah.
3. Kesalahan Input Data Survei: Petugas survei lapangan yang keliru mengisi formulir atau tidak menemukan penerima saat pendataan dapat menyebabkan hasil desil tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Jika Anda merasa desil tidak sesuai dan bantuan terhenti, segera lakukan langkah-langkah berikut di keurahan.
Cek Desil Mandiri: Unduh Aplikasi Cek Bansos di Android. Gunakan KTP dan KK untuk melihat status desil serta kepesertaan Bansos Anda.
Lapor ke Kelurahan: Saat ini, Kelurahan adalah pihak yang memiliki akses resmi untuk mengusulkan perubahan desil. Ajukan permohonan sebelum tanggal 15 setiap bulan agar proses dapat masuk ke periode verifikasi berikutnya.
Siapkan Bukti Pendukung: Bawa dokumen lengkap (KK, KTP, dan jika perlu, Surat Keterangan Tidak Mampu serta bukti pengeluaran rumah tangga riil) untuk mendukung klaim Anda.
Pemerintah terus berupaya memperbaiki data kesejahteraan.
KPM diimbau aktif mengecek status desil, mengajukan pembaruan, dan menghindari transaksi yang dapat memengaruhi penilaian kesejahteraan (seperti Pinjol atau cicilan besar).
Editor : Kimda Farida