LombokPost-Greenpeace Indonesia memperingatkan kondisi hutan di Pulau Sumatera yang berada pada titik kritis.
Sepanjang beberapa dekade, ekspansi industri dan kegiatan ekstraktif terus menekan hutan alam sehingga luas hutan tersisa kini kurang dari 30 persen.
Temuan itu menegaskan daya dukung lingkungan Sumatera sudah berada pada ambang yang mengkhawatirkan, kondisi yang ikut memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
“Sumatera ini sudah lama jadi target eksploitasi hutan dan alamnya. Baik untuk sawit, kebun kayu, maupun tambang. Bahkan hutan alam di Sumatera tersisa kurang dari 30 persen. Artinya, daya dukung lingkungan di Sumatera begitu rentan, ujar juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Syahrul Fitra, kepada JawaPos.com, Jumat (5/12).
Syahrul mengatakan kerusakan hutan memperburuk dampak bencana, apalagi di tengah peningkatan cuaca ekstrem.
Ia menilai negara ikut berperan dalam krisis ekologis melalui kebijakan dan perizinan yang memberi ruang penghancuran hutan.
“Dan kita lihat saat ini ketika terjadi hujan ekstrim, bencana di mana-mana. Menurut saya ini bencana akibat salah urus negara. Pembuat kebijakan berambisi membuat kebijakan dan memberi izin penghancuran hutan, cetusnya.
Dia menambahkan ketika hutan sudah rusak, kemampuan menampung curah hujan menurun sehingga anomali cuaca memicu bencana berkali lipat.
“Ketika hutan rusak, memicu anomali cuaca seperti yang terjadi, saat terjadi anomali cuaca, hutan yang sudah rusak gak mampu lagi menampung curah hujan yang begitu besar,” sambungnya.
Syahrul juga mengecam lambatnya tindakan pemerintah dalam menangani masalah kehutanan.
Menurutnya praktik ilegal dan perizinan bermasalah dibiarkan berlanjut tanpa pengawasan ketat.
“Masalahnya, sampai saat ini pemerintah terus mempertahankan izin yang bermasalah, abai terhadap aktivitas ilegal. Baru gerak kalau sudah viral, sesalnya.
Ia menegaskan perlunya langkah tegas pemerintah untuk memperbaiki tata kelola hutan, alih-alih mempertahankan kebijakan yang berpotensi merusak.
“Dan kebijakan yang merusak itu masih di sana,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa