LombokPost - Sejumlah warga Aceh ramai-ramai memprotes Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Gara-garanya, Bahlil menyatakan bahwa listrik Aceh akan menyala 100 persen pada Senin (8/12) siang.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam. Faktanya, hingga tadi malam masih banyak daerah di Aceh yang gelap gulita.
Pemerintah Aceh pun menyampaikan klarifikasi. Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengakui, banyak warga merasa bingung dan kecewa karena kondisi faktual di lapangan berbeda dengan pernyataan Menteri ESDM.
“Pernyataan tersebut memicu ekspektasi tinggi di tengah masyarakat. Padahal, hingga saat ini (kemarin, Red) suplai listrik Aceh di jaringan menengah baru mencapai 60–70 persen. Untuk Banda Aceh sendiri baru 35–40 persen yang menyala,” kata Muhammad MTA, dilansir Harian Rakyat Aceh Grup Jawa Pos.
Ia menjelaskan, pemulihan listrik sangat bergantung pada suplai tegangan tinggi dari Arun. Jika suplai itu rampung hari ini atau besok, pemulihan di Banda Aceh berpotensi mencapai 100 persen. Sebab, jaringan tegangan rendah di masyarakat relatif tidak mengalami kerusakan berat.
Namun, kondisi berbeda terjadi di wilayah dengan kerusakan parah. Misalnya di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Di tiga daerah itu, pemulihan listrik masih di bawah 40 persen. Untuk Lhokseumawe dilaporkan sekitar 75 persen. Sedangkan kawasan Barat Selatan berada pada kisaran 70–80 persen.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa ribuan petugas PLN dari berbagai daerah sedang bekerja maksimal di lapangan. Ketidakakuratan informasi dapat memicu resistensi masyarakat terhadap para petugas. “Kami berharap, kekeliruan yang disampaikan Menteri ESDM tersebut tidak mengakibatkan kekecewaan masyarakat terhadap petugas PLN di lapangan, apalagi sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap mereka," ujarnya.
Sementara itu, kekecewaan atas pernyataan Menteri Bahlil turut dirasakan warga Lampaseh Aceh, Banda Aceh. Tati, salah seorang warga yang menggantungkan harapan pada pernyataan tersebut, mengaku kecewa karena hingga Senin (8/12) sore listrik di daerahnya belum juga menyala. “Hingga pukul 16.18 WIB masih mati. Kecewa sekali karena kami jadi berharap pada statement itu,” ujarnya.
Status tanggap darurat bencana alam di Sumatera Barat (Sumbar) berpotensi diperpanjang. Sebab, sebagian besar kabupaten dan kota masih melaksanakan penanganan darurat.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah kemarin. “Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” katanya.
Dia telah meminta seluruh kepala daerah menyampaikan laporan serta masukan terkait kondisi terkini di wilayah masing-masing. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi perpanjangan status dikeluarkan pada 8 Desember 2025.
“Sekarang Sekretaris Daerah sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota,” terang Mahyeldi kepada Padang Ekspress Grup Jawa Pos.
Sejumlah daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kota Bukittinggi, sebut dia, mulai stabil dan tidak lagi memerlukan status darurat. Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa daerah lain masih membutuhkan penanganan intensif.
Di beberapa titik, akses jalan dan jembatan masih terputus sehingga distribusi bantuan belum dapat berjalan optimal. Pemerintah provinsi juga tengah menambah ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, dan bantuan khusus bagi ibu hamil serta balita.
“Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum kami sudah kirimkan tandon penampungan dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi,” ujarnya.
Mahyeldi mengungkapkan, jumlah pengungsi masih mencapai 20 ribu orang. Sebagian besar masyarakat yang rumahnya rusak berat diarahkan untuk tinggal sementara di tenda atau hunian sementara (huntara) hingga penilaian kelayakan lokasi tempat tinggal selesai dilakukan.
“Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah akan dicarikan lokasi alternatif,” jelasnya.
231 Meninggal, 201 Teridentifikasi
Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumbar kembali merilis data terbaru terkait korban meninggal akibat banjir, longsor, dan galodo yang melanda berbagai wilayah di Sumbar.
Kasubdiddokpol Polda Sumbar Eka Purnama Sari menyebut, total korban meninggal tercatat mencapai 231 orang. Dari jumlah tersebut, 201 korban telah berhasil teridentifikasi. Sedangkan 30 lainnya masih dalam proses identifikasi lebih lanjut.
Dia menyampaikan, mayoritas korban dapat dipastikan identitasnya melalui pencocokan data antemortem dan postmortem yang dilakukan secara intensif di posko-posko DVI.
Proses identifikasi dilakukan dengan standar DVI internasional, mengutamakan akurasi, kehati-hatian, dan sensitivitas terhadap keluarga korban.
Setiap perkembangan terbaru akan terus dilaporkan kepada Pusdokkes Polri serta pihak terkait untuk memastikan penanganan bencana berjalan transparan dan terkoordinasi.
Kebut Bangun Akses Semipermanen
Di sisi lain, Pemprov Sumbar tengah mengebut pembangunan akses semipermanen di wilayah terdampak bencana. “Kami menargetkan akses itu dapat dilewati kendaraan kecil hingga sedang dalam dua pekan. Masalah utama saat ini adalah penumpukan di satu jalur akibat putusnya jalan nasional sehingga distribusi logistik terhambat,” kata Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy kemarin.
Dia mengatakan, pihaknya memastikan penanganan pascabencana akan terus berjalan dengan dukungan pemerintah pusat. Termasuk pencarian korban hilang serta pembukaan akses isolasi yang tetap menjadi fokus utama saat ini.
Pemerintah Belum Butuh Bantuan Asing
Pemerintah tetap tak mau menerima bantuan dari dunia internasional dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah masih mampu menangani bencana ini sendiri.
“Ya selagi kita masih kuat ngapain? Kita masih kuat kok,” ungkapnya ditemui setelah acara graduasi keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Pusdiklatbangprof Margaguna Kemensos, Jakarta, Senin sore (8/12).
Kepercayaan diri ini disampaikan meski masih ada daerah-daerah terdampak yang terisolasi maupun belum mendapat bantuan secara merata. Cak Imin, sapaan Menko PM, menyatakan bahwa saat ini semua pihak tengah bekerja untuk menjangkau para korban. “Kita akan terus percepat itu,” tuturnya.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan bahwa semua pihak terus bekerja. Namun, tak bisa dipungkiri bila ada beberapa daerah yang medannya sulit ditembus. Sehingga, memerlukan waktu. Selain itu, kondisinya beda dengan tsunami 2004. Saat tsunami, bencana ada di satu titik. Namun, lokasi terdampak banjir dan longsor ini tersebar di banyak titik yang terisolasi karena akses utama terputus dari semua sisi.
“Untuk membuka akses itu memang harus melalui beberapa tahap, nggak bisa langsung. Jadi kalau yang pernah ke sana ya, pak wamen itu sampai menginap di Aceh Tamiang, saya juga ke sana, memang medannya nggak mudah,” paparnya.
Kementerian Sosial (Kemensos) memang bergerak sejak awal banjir terjadi. Bantuan logistik dikirimkan secara bertahap. Kemensos juga telah mendirikan dapur umum bersama masyarakat, dinas sosial, BPBD setempat di 39 titik. Dapur umum itu setiap hari menyediakan lebih dari 400 ribu porsi makanan. (mia/sep/oni/JPG/r3)
Editor : Jelo Sangaji