LombokPost - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan. Sanksi itu diberikan karena Mirwan pergi umrah saat wilayahnya diterjang banjir bandang dan longsor.
Menurut Tito, pemberian sanksi berdasarkan Pasal 76 ayat i dan Pasal 77 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mirwan belum mengajukan perjalanan luar negeri ke Kemendagri. Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah terlebih dahulu menolak izin umrah yang diajukan Mirwan.
”Selama tiga bulan yang bersangkutan ya bolak-balik ke Kemendagri untuk magang. Kami bina kembali,” ucapnya di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12).
Tito menambahkan, pihaknya tidak bisa mencopot Mirwan sesuai permintaan Presiden Prabowo Subiantk. Sebab, sesuai aturan, sanksinya adalah pemberhentian sementara tiga bulan. ”Saya sampaikan aturannya diberhentikan tiga bulan. Beliau (Presiden, red) menyampaikan untuk dilanjutkan,” paparnya
Kemendagri telah meneken surat pemberhentian sementara Mirwan. Sebagai gantinya, Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis ditetapkan sebagai Plt Bupati Aceh Selatan selama tiga bulan.
Surat pemberhentian Mirwan itu mulai berlaku Selasa (9/12). Dia kembali bertugas sebagai kepala daerah pada 9 Maret 2026.
Berkaca dari tindakan Mirwan, Tito mengingatkan kepala daerah lainnya untuk tidak meninggalkan wilayahnya ketika terjadi bencana. Bahkan, dia sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) larangan kepada bupati, wali kota, dan gubernur ke luar negeri hingga 15 Januari 2026. ”Kami berharap tidak terjadi lagi. Karena masih ada curah hujan yang cukup intens di Indonesia,” tegasnya.
Lawatan ke Pakistan
Banjir dan longsor Sumatera belum usai. Namun, Presiden Prabowo Subianto justru melawat ke Pakistan. Keputusan itu menuai kritik dari sejumlah pihak.
Pakar Politik BRIN Profesor Firman Noor mengungkapkan, sebelumnya, Prabowo telah memecat Mirwan MS dari Partai Gerindra karena pergi umrah saat musibah. Namun, kini presiden malah terbang ke Pakistan ketika penanganan bencana belum selesai. ”Saya khawatir, ini akibat lingkaran asal bapak senang (ABS) di sekitar presiden,” paparnya.
Circle di sekeliling kepala negara itu membuat laporan yang jauh dari realitas. Itu memicu lemahnya gaya komunikasi presiden. Bahkan, kerap menuai kritik.
Sosok itu, kata Firman, diduga menahan atau memberi informasi ke presiden atas kepentingan tertentu. ”Hasilnya, apa yang diketahui presiden jauh dari realitas. Ke Pakistan karena merasa kondisi Sumatera sudah aman,” ujarnya.
Keadaan itu mirip dengan era Presiden Kedua RI Soeharto saat mengangkat anaknya, Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, menjadi Menteri Sosial (Mensos). ”Saat itu lingkungan Soeharto juga ABS. Akhirnya, menimbulkan ketidaksukaan masyarakat,” ucap Firman.
Sebagai solusinya, dia meminta Prabowo benar-benar turun ke lapangan dan melihat kondisi masyarakat. Selain itu, presiden diharapkan membuka akses komunikasi sebesar-besarnya dengan masyarakat. ”Jangan hanya percaya dengan laporan-laporan di sekitar yang hanya ingin menyenangkan,” terangnya. (rya/idr/aph/JPG/r3)
Editor : Marthadi