LombokPost — Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mencatatkan prestasi membanggakan sebagai salah satu kementerian koordinator dengan indeks integritas tertinggi.
Dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025, Kemenko PM berhasil meraih skor tinggi 82,61, menempatkannya dalam kategori "Terjaga" (skor 78 ke atas).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan capaian ini merupakan hasil dari komitmen Kemenko PM.
Terutama untuk melaksanakan program pemberdayaan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Pemberdayaan hanya mungkin berjalan jika integritas dijaga sejak awal. Setiap rupiah anggaran negara harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa kompromi,” tegas Cak Imin.
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 ini melibatkan 657 institusi dan 837.693 responden dari unsur internal, eksternal, hingga para ahli.
Hasil ini menjadi alat ukur penting untuk memetakan lembaga mana yang memerlukan perbaikan sistem guna menutup celah rawan korupsi.
Cak Imin menekankan skor integritas ini bukanlah akhir, melainkan awal.
"Yang menentukan adalah tindak lanjutnya, bagaimana kita memperbaiki sistem, menutup celah penyimpangan, dan membangun budaya kerja yang benar-benar akuntabel,” ujarnya.
Untuk menjamin program berjalan tepat sasaran, Kemenko PM memperkuat tata kelola berbasis data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pemberdayaan itu transparan. Karena itu, kami mengedepankan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis data. Masyarakat harus bisa ikut mengawasi, mengoreksi, dan memastikan setiap program tepat sasaran,” lanjut Muhaimin.
Kemenko PM menargetkan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi untuk memperkuat tindak lanjut hasil SPI secara sistematis, guna memastikan perbaikan tata kelola terasa dampaknya hingga ke pelayanan publik.
“Integritas adalah fondasi pemberdayaan. Tanpa integritas, sebesar apa pun programnya tidak akan pernah menghadirkan keadilan dan manfaat bagi rakyat,” tutup Muhaimin.
Editor : Pujo Nugroho