LombokPost - Konflik internal PBNU sering disinggung dalam haul ke-16 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12) malam.
Termasuk keterkaitannya dengan izin tambang dari pemerintah.
Seperti diketahui, saat ini terjadi dualisme pucuk pimpinan PBNU. Gus Yahya merasa masih Ketum PBNU meski sudah diberhentikan oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Syuriah sudah menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU.
Sorotan soal konflik PBNU juga disampaikan Alissa Wahid. Beberapa hari lalu, ketika sedang di Tebuireng, Jombang, Alissa menyebut konflik PBNU tersebut tak bisa dilepaskan dengan izin pengelolaan tambang.
Seperti diketahui PBNU menjadi salah satu ormas yang dapat ‘’hadiah’’ izin mengelola tambang dari pemerintah.
Musyawarah Kubro Wacanakan MLB
Sejumlah tokoh NU mengadakan Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Minggu (21/12). Pantauan Radar Kediri Grup Jawa Pos, hasilkan tiga kesepakatan.
Pertama, memohon agar kedua belah pihak melakukan islah selambatnya tiga hari terhitung sejak kemarin pukul 12.00. Kedua, jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, kedua belah pihak harus menyerahkan mandat. Atau dipaksa membentuk panitia muktamar yang netral.
“Paling lama satu hari ke depan. Terhitung sejak batas akhir islah,” jelas Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidullah Shodaqoh, membacakan kembali hasil musyawarah kubro.
Ketiga, jika opsi satu dan dua tidak dapat dipenuhi, para peserta bersepakat untuk mencabut mandat. Kemudian mengusulkan diselenggarakan muktamar luar biasa (MLB).
“Adapun waktu, yang waktunya, paling lambat sebelum rombongan haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan,” katanya.
Editor : Akbar Sirinawa