Menurut Kapolri, situasi sulit yang dihadapi para korban bencana di berbagai daerah menjadi duka kolektif bangsa. Oleh karena itu, kegiatan yang bersifat hura-hura dinilai kurang tepat dilaksanakan di tengah upaya pemulihan pascabencana oleh pemerintah.
”Dari Mabes Polri, kami tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun,” ungkap Sigit kepada awak media di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Eks Kabareskrim Polri tersebut menilai, momentum pergantian tahun kali ini lebih baik digunakan untuk merefleksikan diri serta menunjukkan kepedulian sosial terhadap sesama yang sedang kesulitan.
”Kami imbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat doa untuk Sumatera, doa untuk negeri,” ajaknya.
Meski larangan ini berlaku secara nasional, Kapolri menyerahkan pengaturan teknis di lapangan kepada masing-masing Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) sesuai dengan karakteristik wilayahnya.
Kapolri memerintahkan seluruh jajaran untuk aktif memberikan imbauan serta melakukan pengawasan ketat terhadap setiap aktivitas perayaan di masyarakat demi menjamin keamanan dan ketertiban.
”Tentunya secara teknis nanti Polda yang akan mengimbau,” imbuh Sigit.
Larangan pesta kembang api ini menjadi bagian dari rangkaian pengamanan dalam Operasi Lilin 2025. Operasi skala nasional ini melibatkan ratusan ribu personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, hingga instansi terkait lainnya.
Fokus utama petugas saat ini adalah memastikan kelancaran ibadah Natal serta menjaga situasi kondu
Editor : Redaksi Lombok Post