LombokPost - Kementerian Sosial (Kemensos) menutup tahun 2025 dengan capaian kinerja tinggi. Hingga Rabu (31/12/2025), serapan anggaran Kemensos 2025 tercatat mencapai lebih dari 97 persen, seiring pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, bansos adaptif, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam Refleksi Akhir Tahun 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa sepanjang 2025 Kemensos menjalankan tiga mandat utama Presiden Prabowo Subianto, yakni pemutakhiran DTSEN, penyaluran bansos tepat sasaran, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Serapan Anggaran 97 Persen
Gus Ipul menyampaikan bahwa tingginya serapan anggaran harus berbanding lurus dengan dampak langsung di masyarakat.
“Serapan kita per hari ini sudah lebih daripada 97 persen. Ini adalah satu hal yang menjadi catatan dan kita harapkan serapan yang 97 persen lebih itu berdampak di tengah-tengah masyarakat,” kata Gus Ipul dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, program Kemensos 2025 telah diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo serta program prioritas nasional, sekaligus menjadi fondasi kuat untuk pelaksanaan program di 2026.
“Tentu Kementerian Sosial tidak akan sendirian, Kementerian Sosial menjadi bagian dari kerja besar Bapak Presiden, kita akan berkolaborasi, kita akan mengintegrasikan seluruh program-program yang dimiliki oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Raih WTP hingga Reformasi Birokrasi A
Gus Ipul menambahkan, tata kelola internal Kemensos terus menunjukkan perbaikan signifikan. Sejumlah capaian diraih, mulai dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2024, Nilai Reformasi Birokrasi 2024 sebesar 86,78 (A), hingga penghargaan Kementerian Terbaik II pada BKN Award.
“Saya dan Pak Wamen ingin berterima kasih kepada Eselon I, Eselon II, Unit Kerja I, Unit Kerja II yang telah bekerja keras sehingga capaian-capaian kita di bidang peningkatan tata kelola keuangan dan juga tata kelola yang lain itu bisa kita tingkatkan,” jelas Gus Ipul.
Bansos dan Perlindungan Sosial
Sepanjang 2025, Kemensos mencatat 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima PKH, lebih dari 18 juta KPM menerima bantuan sembako, serta 96,8 juta jiwa ditetapkan sebagai penerima PBI-JK.
Selain itu, penebalan bansos Juni–Juli disalurkan kepada 17,72 juta KPM, sementara BLTS Kesra menjangkau 33,2 juta KPM pada Oktober hingga Desember 2025.
DTSEN, Bansos, dan Sekolah Rakyat
Menindaklanjuti tiga mandat utama Presiden, Kemensos terus memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bantuan tepat sasaran, sekaligus mendorong kemandirian melalui pemberdayaan.
Sebanyak 77.932 keluarga telah digraduasi dari penerima bansos dan beralih menjadi pelaku usaha mandiri.
“Melalui program yang terukur, terstruktur, keluarga-keluarga penerima bansos, pada akhirnya nanti akan pindah ke program pemberdayaan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan menjadi keluarga yang lebih mandiri,” tuturnya.
Sekolah Rakyat Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan
Program Sekolah Rakyat, yang dimulai pada 2025, menjadi salah satu program prioritas Presiden dalam pengentasan kemiskinan. Hingga akhir tahun, 166 titik Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi dan memberi manfaat kepada 14.846 siswa dari Desil 1 dan 2 DTSEN.
Sekolah Rakyat dirancang terintegrasi dengan berbagai program unggulan lain, seperti pemberdayaan ekonomi, perbaikan rumah tidak layak huni, PBI-JK, hingga Kopdes Merah Putih.
“Sehingga nanti anaknya lulus kemudian keluarganya juga naik kelas. Ini yang kita ingin lakukan lebih kuat lagi ke depan di tahun 2026 dengan perencanaan yang lebih baik,” kata Gus Ipul.
Respons Bencana dan Evaluasi Birokrasi
Dalam penanganan bencana di Sumatera akhir 2025, Kemensos menyalurkan bantuan logistik, dapur umum, pemulihan sosial, dan layanan dukungan psikososial dengan total anggaran Rp100,48 miliar.
“Ya untuk penganggaran penanggulangan bencana di Kementerian Sosial, sedang dan terus kita koordinasikan, kita melakukan langkah-langkah bersama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan sekaligus nanti pada akhirnya kita tentu menunggu arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya birokrasi yang adaptif.
“Supaya apa? didalam melaksanakan program-program, didalam mewujudkan program-program, birokrasi bisa berjalan dengan cepat dan tepat,” pungkasnya.
Editor : Rury Anjas Andita