Berdasarkan pantauan pada sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), sejumlah bantuan telah menunjukkan status Standing Instruction (SI).
Hal ini menandakan bahwa bank penyalur (Himbara) telah mulai mentransfer dana ke rekening masing-masing penerima dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp 400.000 hingga mencapai Rp 1,8 juta.
Pencairan di awal tahun ini merupakan kombinasi dari alokasi dana susulan tahun 2025 dan bantuan pendidikan yang telah teraktivasi. Berikut adalah rincian bantuan yang dilaporkan mulai membanjiri rekening KKS:
1.BPNT Susulan Tahap 4 (Anggaran 2025)
Sejumlah KPM melaporkan adanya saldo masuk sebesar Rp 600.000. Dana ini merupakan pencairan bagi mereka yang sempat tertunda pada akhir tahun lalu.
2.Bantuan Penebalan
Khusus bagi pemegang KKS baru yang masuk dalam daftar penerima bantuan tambahan, saldo sebesar Rp 400.000 kini sudah mulai bisa ditarik.
3.BLT Kesra
Pencairan difokuskan bagi KPM yang terdata dalam tahap terakhir alokasi kesejahteraan rakyat dengan nilai mencapai Rp 900.000.
4.Dana PIP (Program Indonesia Pintar)
Siswa dari keluarga prasejahtera yang telah melakukan aktivasi rekening menerima dana sesuai jenjang pendidikan.
Untuk tingkat SD mendapatkan Rp 450.000, tingkat SMP sebesar Rp 750.000, dan tingkat SMA/SMK mencapai Rp 1.800.000.
Pemerintah memberikan peringatan tegas bagi siswa yang masuk dalam nominasi penerima PIP tahun 2025 namun belum melakukan aktivasi rekening.
Batas waktu yang diberikan hanya sampai 31 Januari 2026. Jika melewati tanggal tersebut tanpa aktivasi, dana dipastikan akan hangus dan dikembalikan ke kas negara.
Di sisi lain, masyarakat diminta tidak panik jika mendapati status kepesertaan di laman Cek Bansos berubah menjadi "Tidak" atau terlihat non-aktif.
Hal ini lumrah terjadi di awal tahun karena adanya Reset Tahun Anggaran serta proses revalidasi data.
Pemerintah saat ini tengah melakukan sinkronisasi data antara perbankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tahun 2026 tepat sasaran.
KPM disarankan untuk mengecek kembali status mereka secara berkala hingga pertengahan Januari.
Bagi penerima PKH dan BPNT murni, saat ini pemerintah masih berada pada tahapan administrasi verifikasi dan validasi (verval) lapangan. Proses ini penting untuk menentukan kelayakan penerima di tahun anggaran yang baru.
Pencairan besar-besaran untuk bantuan rutin tahap 1 (alokasi Januari-Maret) diperkirakan baru akan dimulai pada bulan Februari hingga Maret 2026.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial dan selalu menjaga kerahasiaan PIN kartu KKS mereka.
Baca Juga: Toyota Land Cruiser FJ, Solusi Off-Road Perkotaan
Editor : Kimda Farida