Tak hanya bantuan tunai, pemerintah juga memastikan adanya tambahan bansos berupa bantuan pangan berupa beras 10 kilogram yang akan disalurkan selama empat bulan berturut-turut.
Gebrakan awal tahun ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat prasejahtera di seluruh daerah di Indonesia.
Berdasarkan hasil pemantauan pada Rabu, 7 Januari 2026, pencairan BPNT susulan tahap 4 ini telah menyentuh dua bank penyalur utama.
Di wilayah Lombok, KPM yang menggunakan layanan Bank BRI melaporkan saldo mereka sudah terisi. Kondisi serupa terjadi di wilayah Aceh melalui Bank BSI.
Pencairan sebesar Rp 600 ribu ini merupakan alokasi susulan bagi KPM yang belum menerima bantuan pada periode Oktober, November, dan Desember 2025. Pemerintah memastikan proses transfer dana terus berjalan secara bergelombang.
Sementara itu, untuk KPM pemegang KKS Bank Mandiri, hingga 7 Januari 2026 saldo bantuan BPNT susulan tahap keempat belum terlihat masuk.
Meski demikian, KPM diminta tetap bersabar karena pencairan dilakukan secara bertahap dan berbeda waktu antar wilayah maupun bank penyalur.
Pendamping sosial menyarankan agar KPM aktif melakukan pengecekan status bantuan melalui aplikasi SIKS-NG Online atau bertanya langsung ke operator desa.
Bagi masyarakat yang ingin memastikan status bantuannya, pengecekan dapat dilakukan melalui sistem SIKS-NG Online.
Jika status bantuan sudah berubah menjadi “SI” (Standing Instruction), maka dana dipastikan akan masuk ke rekening dalam hitungan satu hingga dua hari kerja.
Masyarakat disarankan untuk mengecek saldo secara berkala melalui mesin EDC di e-warung terdekat atau memanfaatkan aplikasi mobile banking guna menghindari antrean panjang di ATM.
Kabar yang tak kalah menggembirakan adalah kelanjutan program bantuan beras. Pemerintah telah menetapkan bahwa KPM BPNT murni maupun KPM PKH akan menerima bantuan beras 10 kg setiap bulan, mulai Januari hingga April 2026.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi fluktuasi harga pangan di awal tahun dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Di balik kabar gembira tersebut, pemerintah juga tengah melakukan evaluasi besar-besaran untuk pencairan Tahap 1 tahun 2026 (alokasi Januari–Maret). Saat ini, proses verifikasi dan validasi lapangan sedang berlangsung ketat.
Tahun ini, pemerintah akan melakukan graduasi massal. KPM yang dinilai sudah mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima (graduasi) dan digantikan oleh warga lain yang lebih layak namun belum pernah tersentuh bantuan.
Seluruh KPM diimbau agar kartu KKS dipegang sendiri. Jangan dititipkan kepada siapapun, termasuk pengurus atau oknum tertentu, untuk menghindari potensi pemotongan bantuan secara sepihak.
Pencairan reguler tahap pertama 2026 sendiri diprediksi akan mulai mengucur pada akhir Januari, menunggu tuntasnya pemutakhiran data secara nasional.
Editor : Marthadi