LombokPost--Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi memperkuat komitmen membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Komitmen ini ditegaskan melalui penandatanganan bersama antara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dengan seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Kemenkum, Kamis (8/1/2026).
Dalam acara tersebut, Supratman memaparkan dua strategi utama yang menjadi pilar pembangunan Zona Integritas di kementeriannya.
1. Transformasi Digital untuk Nilai, Bukan Sekadar Sistem
Strategi pertama adalah mempercepat transformasi digital dalam setiap layanan publik.
Supratman menekankan bahwa keberhasilan diukur dari nilai atau value yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar pembangunan sistem.
Baca Juga: Gebrakan Mutasi Gubernur Iqbal, Sejumlah Pejabat Eselon II Pemprov NTB Turun Jabatan ke Eselon III
“Transformasi digital adalah kesadaran untuk pemenuhan pelayanan publik. Ini jalur yang benar,” ujarnya di Gedung Kemenkum.
Ia menyebut sejumlah capaian konkret, seperti aplikasi e-harmonisasi yang memangkas proses harmonisasi peraturan dari hitungan minggu menjadi hanya satu hari di beberapa kantor wilayah.
Di bidang bantuan hukum, sistem digital juga memungkinkan pemantauan real-time penanganan kasus oleh juru damai di tingkat desa.
2. Budaya Inovasi dengan Insentif Karir
Strategi kedua adalah menciptakan budaya kerja inovatif. Untuk mendorong hal ini, Kemenkum memberikan kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai yang berhasil menciptakan inovasi pelayanan publik yang berdampak.
“Pegawai berlomba-lomba berinovasi. Penghargaan bukan cuma piagam, tapi peningkatan karir,” tegas Supratman.
Kebijakan ini dirancang agar inovasi bukan sekadar proyek, tetapi menjadi bagian dari sistem pengembangan SDM yang berkelanjutan.
Membangun Sistem yang Bertahan Melewati Kepemimpinan
Supratman menyatakan bahwa tujuan akhir dari kedua strategi ini adalah membangun sistem pelayanan yang kuat dan bernilai di mata masyarakat.
“Kalau sistem ini sudah baik dan dirasakan masyarakat, saya tidak perlu khawatir dengan siapa pengganti saya. Value-nya yang harus tetap dirasakan. Inilah cita-cita besar kami,” pungkasnya.
Acara penandatanganan komitmen ini dihadiri secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum, termasuk Kakanwil NTB, I Gusti Putu Milawati, menandakan keseriusan implementasi strategi ini hingga ke tingkat daerah.
Editor : Kimda Farida