Dalam inspeksi lapangan, Mentan Amran memastikan bawang bombay ilegal tersebut masuk tanpa dokumen resmi, tidak membayar pajak, dan terindikasi membawa penyakit berbahaya bagi tanaman lokal. Total barang bukti yang diamankan mencapai 6.172 karung atau sekitar 133,5 ton.
“Ini bukan soal jumlah. Satu kilo dengan satu juta kilo sama bahayanya kalau membawa penyakit. Dampaknya bisa merusak semangat petani dan ekosistem pertanian nasional,” tegas Amran di lokasi.
Ia menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku penyelundupan pangan. Mentan bahkan meminta Polisi Militer, kepolisian, dan aparat terkait untuk mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.
“Pajak tidak masuk, barang diselundupkan, lalu membawa bakteri dan penyakit. Ini harus dibongkar dan diberi efek jera. Tidak boleh ada ampun,” ujarnya dengan nada geram.
Amran mengingatkan, Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani dan 4–5 juta peternak yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum. Menurutnya, impor ilegal pangan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan produksi nasional.
“Masa mau korbankan 100 juta orang hanya karena 10 atau 20 orang? Ini tidak benar,” katanya.
Ia juga menyinggung dampak psikologis impor ilegal terhadap petani, terutama di tengah upaya pemerintah menjaga swasembada beras dan komoditas strategis lainnya.
“Kalau petani dengar ada impor beras satu ton saja, dampaknya bisa ke 29 juta petani beras dan keluarganya. Petani bisa berhenti produksi, lalu negara dipaksa impor lagi,” jelasnya.
Tak hanya bawang bombay, Mentan memastikan pengawasan ketat akan diterapkan pada komoditas strategis lain seperti beras, gula, pupuk, hingga mesin pertanian. Ia mengaku telah menerima banyak laporan terkait penyelundupan di sektor pangan.
“Dalam satu sampai dua minggu ke depan, kita bongkar semuanya,” tegasnya.
Amran juga mengingatkan bahaya laten masuknya penyakit hewan dan tumbuhan akibat penyelundupan, dengan mencontohkan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang pernah menyebabkan kerugian besar bagi peternak.
“Satu atau dua ternak terjangkit bisa merusak jutaan ekor. Kerugiannya bisa ratusan triliun dan yang paling menderita adalah petani,” ungkapnya.
Penetapan pihak yang terlibat sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Namun, Mentan Amran memastikan Kementerian Pertanian akan berada di garda terdepan menjaga kedaulatan pangan nasional.
“Ini bukan soal hari ini, tapi masa depan pangan Indonesia. Saya tidak akan berhenti sampai praktik seperti ini benar-benar dihentikan,” pungkasnya.
Editor : Marthadi