LombokPost- Kasus keracunan makanan yang melingkupi program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik aksi keprihatinan dari sejumlah kalangan.
Termasuk dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
Korban beberapa hari awal Januari 2026 sudah ada seribuan lebih korbannya.
"Belum capai pertengahan bulan, jumlah korban sudah menembus lebih dari 1.000 anak," kata Koordinator Nasional (Kornas) JPPI Ubaid Matraji.
Dia menyebut kasus paling mencolok terjadi di Grobogan dengan 658 korban. Disusul Mojokerto 261 korban, Semarang 75 korban, dan Kendari 66 korban anak. "Ini bukan sekadar insiden teknis. Ini soal nyawa anak-anak Indonesia yang seharusnya dijamin keselamatannya oleh negara," tandasnya.
Dia mengatakan, negara tidak boleh mereduksi tragedi ini menjadi sekadar deretan angka statistik. Sebab, setiap korban adalah tubuh anak yang muntah, pusing, lemas, trauma, dan kehilangan rasa aman di sekolah.
JPPI menyampaikan sejumlah tuntutan. Antara lain, Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus membuka ruang pelaporan yang benar-benar bebas di setiap sekolah.
Pemerintah harus menjamin hak mutlak siswa, guru, dan sekolah untuk bebas bersuara di mana pun.
Semua laporan terkait MBG harus bebas dari ancaman, teror, sanksi, maupun stigmatisasi.
Dia menegaskan, sekolah bukan markas komando yang tidak boleh bersuara jika ada kasus keracunan MBG.
Anak-anak penerima MBG bukan subjek yang harus dibungkam.
JPPI juga menuntut BGN dan SPPG untuk menghentikan perlakuan terhadap anak, guru, dan wali murid sebagai objek bisu kebijakan.
Ubaid menegaskan, MBG itu bukan program makan gratis.
Sebab, pengadaannya dibayar dari pajak rakyat. Termasuk dari keringat orang tua murid sendiri.
"Artinya, setiap anak dan sekolah adalah pemilik sah program ini, bukan penerima belas kasih negara. Pemilik berhak bertanya, menolak, mengoreksi, dan menggugat," tegasnya.
Selain itu, BGN dan SPPG harus menghentikan narasi manipulatif yang melabeli siswa kritis sebagai anak yang tidak bersyukur.
Sebab, mengkritik kinerja pemerintah bukan perbuatan dosa.
Protes bukan pengkhianatan. Anak, guru, dan sekolah berhak membongkar kegagalan MBG tanpa rasa takut.
Menurut Ubaid, negara yang membungkam suara rakyat atas uang rakyatnya sendiri bukan sedang mengelola program publik.
Tetapi sedang membangun rezim ketakutan. Baginya, pendidikan yang lahir dari ketakutan bukan pendidikan, melainkan pabrik perbudakan.
Presiden Prabowo Subianto meminta agar program MBG dilaksanakan dengan teliti dan tidak sekadar mengejar target.
Hal itu dia sampaikan saat memberi sambutannya pada Peresmian 166 Sekolah Rakyat yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, yang berada di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).
Menurut dia, MBG hingga hari ini sudah menjangkau 58 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak-anak, ibu hamil, hingga lansia.
“Anak-anak tiap hari, tiap hari sekolah. Kalau ibu-ibu hamil 7 hari diberi,” ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).
Prabowo menyebut capaian MBG sebagai prestasi luar biasa. Sebab, belum ada negara yang bisa mencapai target tersebut dalam satu tahun.
“58 juta dalam 1 tahun, negara mana yang bisa berbuat itu? Negara mana? Total yang sudah kita beri makan itu 3 miliar porsi, sudah kita cetak,” paparnya.
Angka tersebut, lanjut dia, akan terus bertambah hingga akhir 2026 nanti. Ditargetkan, penerima manfaat MBG akan mencapai 82 juta lebih.
“Kalau Januari saja sudah 58 juta, saya percaya kita akan capai (82 juta, Red) pada Desember. Walaupun kepala BGN mengatakan tidak, kami akan lebih cepat dari Desember. Ok, tapi jangan dipaksa (harus, red) teliti,” tegasnya. (mia/wan/oni/r3)
Editor : Kimda Farida