LombokPost – Memasuki pekan ketiga Januari 2026, antusiasme jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menantikan cairnya bantuan sosial (Bansos) PKH dan BPNT Tahap 1 semakin memuncak.
Dilansir dari kanal Pendamping sosiaL, pantauan terbaru di sistem pusat menunjukkan dinamika yang wajib dipahami agar KPM tidak terjebak dalam informasi Bansos yang simpang siur.
Meskipun secara regulasi nasional bansos tahap 1 dijadwalkan cair pada rentang Januari hingga Maret, data terkini mengungkapkan bahwa proses administrasi masih terus digodok.
Berdasarkan pantauan terbaru pada aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) per tanggal 18 Januari 2026, status pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 menunjukkan progres berikut:
1. Persiapan Sistem: Status keterangan pada aplikasi mayoritas masih menunjukkan periode penyaluran Tahap 4 tahun 2025.
2. Belum Final Closing: Sistem belum melakukan final closing atau penguncian data final untuk periode 2026.
3. Estimasi Pencairan: Dengan kondisi ini, kemungkinan besar bantuan belum akan masuk ke rekening KKS pada sisa hari di bulan Januari. Gelombang pencairan diprediksi akan menguat signifikan pada Februari hingga Maret 2026.
Selain PKH dan BPNT, beberapa pos bantuan lain juga sudah masuk dalam daftar tunggu penyaluran awal tahun ini:
1. PIP (Anak Sekolah)
Estimasi jadwal cairnya untuk Termin 1: Februari – April 2026
2. Bansos Atensi YAPI
Estimasi jadwal cairnya untuk Tahap 1: Januari – Maret 2026
3. BLT Dana Desa
Estimasi jadwal cairnya Per tiga bulan (Januari–Maret 2026)
Catatan penting, penerima PKH dan BPNT dilarang menerima BLT Dana Desa untuk menghindari tumpang tindih bantuan.
Banyak kekhawatiran muncul bahwa jika bantuan Tahap 4 tahun 2025 tidak cair, maka kepesertaan otomatis terputus. Faktanya, hal itu tidak selalu benar. Jika saldo KKS Anda masih kosong sejak akhir tahun lalu, segera lakukan langkah ini:
a. Validasi Tatap Muka: Jangan hanya mengandalkan pengecekan mandiri di internet. Segera temui pendamping PKH atau operator SIKS-NG di kantor desa/kelurahan setempat untuk melihat detail masalah pada akun Anda.
b. Cek Status 'Exclude': Pastikan apakah data Anda terkena exclude (dikeluarkan). Hal ini sering terjadi karena indikasi gaji anggota keluarga di atas UMR atau data NIK yang tidak padan dengan Dukcapil.
c. Adukan ke Dinas Sosial: Jika kendala di tingkat desa tidak teratasi, Anda berhak mendatangi Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mendapatkan kepastian data dan melakukan perbaikan status.
Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tanggal pasti kapan saldo akan masuk ke rekening KKS masing-masing individu, karena pencairan dilakukan secara bertahap (termin).
Masyarakat diminta waspada terhadap pihak-pihak yang menjanjikan pencairan instan dengan meminta imbalan uang atau data pribadi seperti nomor PIN dan KTP. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari pendamping sosial resmi atau kanal resmi Kementerian Sosial.
Editor : Rury Anjas Andita