LombokPost - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih dalam pertemuan strategis di Istana Merdeka, Rabu (28/1/2026).
Fokus utama pertemuan ini adalah membedah ulang implementasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) nasional, khususnya di sektor Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Kembali ke Pasal 33 UUD 1945
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam Indonesia agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi rakyat.
“Arahan Presiden agar segera mencari formulasi yang tepat, karena orientasi pengelolaan negara pasal 33 UUD 1945 itu kan semuanya dikelola dengan baik untuk bagaimana menyejahterakan rakyat kita,” tegas Bahlil usai pertemuan.
Target: Optimalisasi Pendapatan Negara
Baca Juga: Fokus Agromaritim untuk Pertumbuhan Ekonomi, Optimalkan Pengelolaan Potensi SDA NTB
Ada dua poin krusial yang menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan baru di sektor pertambangan.
Peningkatan Penerimaan Negara: Memastikan SDA nasional menjadi penyumbang pendapatan yang lebih besar untuk membiayai program-program kesejahteraan rakyat.
Keseimbangan Dunia Usaha: Pemerintah berkomitmen menjadi mediator yang bijak agar regulasi baru tetap memberikan ruang bagi keberlanjutan dunia usaha tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Formulasi Kebijakan Baru
Menanggapi arahan tersebut, Kementerian ESDM kini tengah menggodok aturan teknis yang lebih ketat namun tetap adaptif.
Pemerintah menyadari bahwa Indonesia membutuhkan pendapatan negara yang signifikan untuk mendanai berbagai agenda pembangunan, sehingga sektor Minerba sebagai aset strategis harus dikelola secara transparan dan efisien.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tata kelola tambang akan mengalami pengetatan demi memastikan setiap tetes kekayaan alam Indonesia kembali ke kantong negara dan kemakmuran masyarakat.
Editor : Pujo Nugroho