LombokPost - Era penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih akurat dan transparan kini mulai menampakkan hasil.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa proyek percontohan (piloting) digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025.
Ini telah meraih kesuksesan besar dalam memperbaiki carut-marut data kemiskinan.
Penurunan Drastis Kesalahan Data
Salah satu indikator keberhasilan paling mencolok adalah penurunan tingkat kesalahan penargetan atau exclusion error pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), angka kesalahan di Banyuwangi yang sebelumnya berada di level mengkhawatirkan sebesar 77,7 persen, berhasil ditekan hingga menjadi 28,2 persen.
"Kita harus berbasis bukti, dan ini cukup bukti. Dengan digitalisasi penuh, saya optimistis angka kesalahan ini bisa ditekan hingga di bawah 10 persen," tegas Gus Ipul dalam acara Sosialisasi di Gedung Kemendagri, Selasa (3/2/2026).
Adopsi AI dan Infrastruktur Digital Publik
Transformasi ini bukan sekadar pemindahan data ke komputer, melainkan pengadopsian Digital Public Infrastructure (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI). Teknologi ini memungkinkan sistem melakukan validasi data secara lebih objektif dan cepat.
Dampak positifnya pun dirasakan langsung di lapangan
Masyarakat: Merasa sistem pendaftaran baru lebih netral dan mengurangi kecemburuan atau ketegangan sosial di desa.
Petugas Lapangan: Pendamping sosial merasa lebih terlindungi karena keputusan diterima atau ditolaknya seorang penerima manfaat kini murni berbasis data transparan, bukan subjektivitas.
Masyarakat Bisa Ikut "Sanggah" Data
Gus Ipul juga menyoroti pentingnya partisipasi publik. Melalui berbagai kanal seperti aplikasi SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, hingga layanan WhatsApp Center, masyarakat kini bisa melakukan pemutakhiran data secara instan atau mengajukan keberatan melalui mekanisme sanggah jika menemukan ketidaksesuaian di lapangan.
Sinergi Lintas Lembaga
Keberhasilan di Banyuwangi ini diharapkan menjadi katalis bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas dalam memutakhirkan DTSEN secara nasional.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, yang memberikan dukungan penuh terhadap perluasan program digitalisasi ini ke daerah lain di Indonesia.
Dengan sistem yang semakin canggih, pemerintah berharap bantuan sosial benar-benar jatuh ke tangan mereka yang membutuhkan, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Editor : Pujo Nugroho