LombokPost - Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2025 menunjukkann tren pemulihan yang kuat dan semakin inklusif.
Selain sektor ekonomi, pada periode yang sama terjadi penurunan kemiskinan yang konsisten dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang mengalami peningkatan.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Kamis (5/2), pada triwulan IV-2025, ekonomi NTB tumbuh 3,97 persen (q-to-q) dan melonjak 12,49 persen (y-on-y). Secara kumulatif sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 3,22 persen (c-to-c).
Kepala BPS NTB Wahyudin menegaskan, capaian tersebut mencerminkan mulai menguatnya fondasi ekonomi daerah yang tidak hanya ditopang sektor industri dan pertambangan, tetapi juga diperkuat oleh pertanian serta perdagangan.
“Industri pengolahan dan pertambangan menjadi motor utama. Namun sektor pertanian tetap berperan penting menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sementara perdagangan besar dan eceran ikut mendorong pergerakan ekonomi domestik,” kata Wahyudin didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik saat menyampaikan rilis di Mataram, Kamis (5/2).
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada industri pengolahan sebesar 137,78 persen (y-on-y). Hal ini didorong mulai optimalnya operasional smelter.
Sektor pertambangan dan penggalian juga menguat signifikan 25,32 persen (q-to-q) seiring meningkatnya produksi konsentrat tembaga.
Di saat yang sama, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap tumbuh positif, menopang daya beli masyarakat perdesaan. Sementara sektor perdagangan besar dan eceran ikut menguat seiring meningkatnya aktivitas konsumsi dan distribusi barang.
Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi motor utama pertumbuhan dengan kenaikan 64,09 persen (q-to-q) dan 103,11 persen (y-on-y). Konsumsi rumah tangga tetap terjaga, mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif stabil.
Nilai ekspor luar negeri NTB pada triwulan IV-2025 bahkan mencapai USD 1,096 miliar. Meningkat tajam dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara impor menurun, menandakan neraca perdagangan daerah yang semakin sehat.
BPS NTB juga melaporkan penurunan kemiskinan yang konsisten dibanding 2024. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 11,38 persen, turun 0,53 persen poin dibanding September 2024.
Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 637,18 ribu orang, atau turun 21,42 ribu orang dibanding setahun sebelumnya. Penurunan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, disertai membaiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Garis kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp 575.856 per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,37 orang. Maka garis kemiskinan per rumah tangga mencapai sekitar Rp 2,51 juta per bulan.
Pada aspek ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja November 2025 mencapai 3,24 juta orang. Penduduk bekerja meningkat menjadi 3,14 juta orang, dengan penambahan terbesar berasal dari sektor konstruksi, akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, serta perdagangan.
Proporsi pekerja formal naik menjadi 33,45 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,05 persen. Hal ini menunjukkan peluang kerja yang semakin membaik dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi kerja profesional BPS NTB dalam menghadirkan data yang akurat dan terpercaya.
“Data BPS menunjukkan sinyal yang positif. Pertumbuhan ekonomi ditopang kuat oleh industri pengolahan dan ekspor, diperkuat oleh pertanian dan perdagangan, jumlah penduduk bekerja terus meningkat, dan kemiskinan turun lebih dari 21 ribu orang dibanding 2024. Ini menegaskan bahwa roda ekonomi NTB bergerak ke arah yang lebih produktif,” kata Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik.
Dr Aka, sapaan akrab Ahsanul Khalik menambahkan, capaian tersebut menjadi modal optimisme bahwa arah pembangunan NTB berada pada jalur yang tepat.
Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen terus memperkuat kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkeadilan. (lil/kominfotikntb/r3)
Editor : Kimda Farida