LombokPost – Menjelang bulan suci Ramadan 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) bersiap menggelontorkan anggaran senilai Rp 39,8 triliun untuk bantuan sosial (Bansos) sebagai persiapan masyarakat menyambut hari raya.
Penyaluran Bansos ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli sekaligus memastikan masyarakat rentan dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kanal Info Bansos pada Minggu (15/2), terdapat tiga kategori besar bantuan yang akan segera mendarat ke rekening penerima.
- Bansos Reguler: PKH dan BPNT Tahap Satu
Bansos reguler tetap menjadi tulang punggung bantuan pemerintah. Untuk periode ini, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun.
BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai): Penerima akan mendapatkan dana sebesar Rp 600 ribu yang merupakan akumulasi untuk tiga bulan sekaligus.
PKH (Program Keluarga Harapan): Nominal yang diterima bervariasi tergantung pada komponen dalam keluarga, seperti adanya anak sekolah, ibu hamil, atau lansia.
Penyaluran ini kini telah memasuki tahap satu, sehingga KPM diimbau untuk rutin mengecek kartu KKS masing-masing.
- Bansos Adaptif: Penolong Pasca Bencana
Mengingat adanya sejumlah bencana alam yang menimpa wilayah Indonesia belakangan ini, termasuk di Jawa dan Sumatera, pemerintah menyiapkan Bansos Adaptif.
Bantuan ini bersifat khusus untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana tetap terpenuhi sehingga mereka tetap bisa merayakan Lebaran dengan sukacita meski dalam kondisi sulit.
- Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi)
Program ini menyasar kelompok yang paling membutuhkan perlindungan, yakni lansia tunggal, penyandang disabilitas, serta anak yatim piatu (YAPI).
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi sosial dan atensi ini mencapai Rp 20 triliun.
Agar bantuan jumbo ini tidak salah sasaran, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan, pihaknya tengah melakukan pembersihan dan pemutakhiran data secara masif di lapangan.
"Pendamping-pendamping kami, sumber daya yang kami miliki di antaranya adalah pendamping PKH, kami kerahkan untuk membantu pemutakhiran data," ujar Gus Ipul.
Langkah ini diambil agar tidak ada lagi cerita bantuan "salah alamat" atau diterima oleh warga yang secara ekonomi sudah mampu.
Di NTB sendiri, para pendamping sosial di tingkat desa dan kecamatan mulai bergerak memvalidasi data KPM agar proses pencairan sebelum Ramadan berjalan mulus tanpa kendala administrasi.
Bagi masyarakat yang ingin memastikan namanya terdaftar, dapat melakukan pengecekan secara mandiri di cekbansos.kemensos.go.id, aplikasi Cek Bansos, dan pendamping desa.
Editor : Pujo Nugroho