LombokPost – Pemerintah terus memperbaiki kualitas pelayanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan setidaknya sudah ada 1.030 dapur yang dikenakan suspend atau pemberhentian operasional sementara.
Penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Yang sudah di-suspend ada 1.030," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama para jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jumat (20/3).
Presiden mengatakan sistem standarisasi dan sertifikasi diberlakukan dengan ketat untuk seluruh dapur MBG.
Setiap dapur wajib memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai standar. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung di-suspend untuk dilakukan perbaikan.
"Yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur Anda mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau nggak beres ditutup," papar Prabowo.
Disampaikan, langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi, sehingga program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Prabowo menegaskan, kebijakan menghentikan sementara ini bukan berarti menghentikan program. Tapi hal itu bagian dari proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh.
Dia menyebut keputusan itu diambil setelah melakukan pengecekan langsung menyusul berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
Menurut Presiden, pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik, justru menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program yang menyangkut masa depan generasi bangsa.
"Saya langsung cek. Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Panggil kepala BGN, dan saya terus cross-check," ungkap Presiden.
Pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik dengan menyediakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat, sekolah, dan orang tua untuk memantau pelaksanaan program.
Presiden menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci agar program berjalan bersih dan tepat sasaran.
"Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain," tegas Prabowo.
Editor : Prihadi Zoldic