LombokPost - Pemerintah Indonesia memasang kuda-kuda kokoh menghadapi turbulensi ekonomi dunia.
Melalui konferensi pers hybrid pada Selasa (31/3), jajaran menteri bidang ekonomi mengumumkan serangkaian kebijakan strategis guna memitigasi risiko ketidakpastian global yang kian dinamis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut cepat atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Superman 2025 Bikin Heboh! Bantu Negara Kecil, Dituduh Langgar Geopolitik Internasional
Indonesia diklaim tetap menjadi negara yang adaptif dan resilien di tengah tekanan eksternal.
“Kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh, stok BBM nasional dalam kondisi aman, dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujar Airlangga.
Airlangga menilai, gangguan rantai pasok dunia justru harus dilihat sebagai peluang transformasi.
Baca Juga: Puan Maharani Ingatkan Dubes Baru Harus Paham Geopolitik dan Siap Hadapi Tantangan Global
Ketimbang menjadi hambatan, situasi ini menjadi pelecut untuk mengadopsi sistem ekonomi yang lebih modern.
“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien,” ungkap Airlangga.
Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin kesehatan APBN tetap prima. Pemerintah telah menyiapkan buffer atau bantalan fiskal untuk meredam guncangan pasar global.
“Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruangan untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia. Hitungan kita sekarang sampai rata-rata akhir tahun pun anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya tetap terkendali,” tegas Purbaya.
Ia meminta publik tidak termakan isu liar mengenai keretakan anggaran. “Jadi teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” pungkasnya.
Editor : RedaksiSumber : BPMI Sekretariat Presiden