LombokPost-Israel membantah tudingan sebagai dalang penyerangan terhadap pos The UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon Selatan yang menewaskan tiga peacekeeper dan melukai sejumlah pasukan lainnya.
Bantahan tersebut disampaikan Perwakilan Permanen Israel untuk PBB Danny Danon dalam Sidang Darurat Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai situasi Lebanon, Selasa (31/3).
Sidang darurat ini digelar atas desakan Indonesia bersama Prancis sebagai wujud komitmen panjang Indonesia terhadap operasi perdamaian PBB.
Baca Juga: Israel Dapat Kecaman dari Organisasi HAM, Terkait Penerapan Hukuman Mati
Meski menyampaikan belasungkawa, Danon sejak awal berada dalam posisi defensif dengan menyalahkan Hizbullah. Ia mengklaim kelompok tersebut bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan UNIFIL yang menewaskan tiga prajurit TNI.
Dia menyebut pasukan UNIFIL terkena alat peledak Hizbullah dalam insiden di dekat Bani Hayyan. Selain itu, penembakan terhadap posisi UNIFIL di dekat Adchit al-Qusayr pada 29 Maret yang menyebabkan gugurnya penjaga perdamaian juga dituding dilakukan oleh kelompok tersebut.
“IDF (Pasukan Pertahanan Israel) tidak melepaskan tembakan di sekitar lokasi tersebut. Situasinya sangat kompleks. Keadaan berubah dengan sangat cepat dan berbahaya,” ujarnya disimak dari UN web TV.
Danon mengatakan pihaknya tidak menginginkan eskalasi. Menurut dia, Hizbullah yang memulai dengan menembaki pasukan Israel dengan alasan membalas kematian pemimpin tertinggi Iran.
“Hizbullah telah melakukan serangan terkoordinasi terhadap warga sipil Israel atas arahan dari Teheran. Lebih dari 5.000 roket, rudal, dan drone telah ditembakkan kepada rakyat kami. Banyak dari serangan ini diluncurkan dari daerah selatan Sungai Litani,“ jelasnya.
Dia menambahkan Hizbullah tertanam di seluruh Lebanon selatan, beroperasi dari desa-desa, meluncurkan serangan dari area sipil, dan menempatkan diri dekat dengan pasukan UNIFIL.
Dalam sidang itu, ia menunjukkan peta lokasi Hizbullah yang disebut beroperasi di samping posisi UNIFIL, termasuk empat peluncur senjata yang diarahkan ke Israel pada 9, 10, dan 11 Maret di dekat Haniyeh, tepat di samping posisi UNIFIL 510.
“Hizbullah sengaja beroperasi di dekat posisi PBB dan menempatkan mereka langsung di garis api. Kami memberitahu UNIFIL agar mereka sadar akan risiko ini dan mengambil tindakan pencegahan,” sambungnya.
Pemerintah Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Umar Hadi merespons pernyataan tersebut dengan tegas. Dia menekankan Indonesia tidak ingin mendengar alasan, melainkan mendesak penyelidikan transparan atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon.
“Kami menuntut penyelidikan oleh PBB, bukan alasan dari Israel. Kami menuntut agar Dewan Keamanan terus mengawal perkembangan penyelidikan dan segera menindaklanjuti hasilnya,” tegasnya.
Dia menegaskan para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kekebalan hukum tidak boleh menjadi standar, dan serangan terhadap penjaga perdamaian tidak boleh ditoleransi.
Di awal pidatonya yang berdurasi sekitar sembilan menit, Umar membacakan nama-nama korban jiwa dari unsur TNI, yakni Zulmi Aditya Iskandar, Mayor Infanteri, 33 tahun, Muhammad Nur Ichwan, Sersan Satu, 25 tahun, serta Fahrizal Rhomadhon, Kopral, 27 tahun.
Baca Juga: Breaking News: Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pos PBB Dihantam Serangan Israel
Saat menyebut usia mereka, Umar menggunakan kata “young” sebagai penekanan bahwa para prajurit tersebut masih muda dan seharusnya memiliki masa depan panjang.
“Izinkan saya memulai dengan menghormati kenangan para pejuang perdamaian yang gugur dengan menyebutkan nama-nama mereka di Ruang Sidang yang terhormat ini,” ujarnya.
Dia juga menyebut nama prajurit Indonesia yang terluka, yakni Kapten Sulthan Wirdean Maulana, Kopral Rico Pramudia, Kopral Arif Kurniawan, Kopral Bayu Prakoso, dan Prajurit Kadet Deni Rianto.
Umar menyampaikan duka, kemarahan, dan frustrasi mendalam Pemerintah dan rakyat Indonesia atas serangan terhadap peacekeeper Indonesia. Menurut dia, perasaan tersebut juga dirasakan masyarakat dunia.
Ia kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam keras serangan terhadap penjaga perdamaian Indonesia di UNIFIL pada 29 dan 30 Maret 2026.
“Kami tidak dapat menerima pembunuhan terhadap para penjaga perdamaian ini. Para penjaga perdamaian ini gugur dan terluka saat menjalankan mandat yang dipercayakan kepada mereka oleh Dewan ini sendiri,” paparnya.
Indonesia juga mendesak pemulangan jenazah ketiga personel yang wafat secara cepat, aman, dan bermartabat. Selain itu, pemerintah meminta perawatan medis terbaik bagi lima penjaga perdamaian yang terluka agar pulih sepenuhnya.
Umar turut menyinggung narasi yang menyebut para prajurit gugur karena berada di zona perang aktif. Menurut dia, narasi tersebut mengabaikan pertanyaan mendasar tentang pihak yang menciptakan dan mempertahankan zona konflik.
“Eskalasi saat ini tidak muncul begitu saja. Hal ini berakar dari infiltrasi berulang kali oleh Militer Israel ke wilayah Lebanon,” tegasnya.
“Indonesia mengecam keras serangan Israel di Lebanon selatan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon,” sambungnya.
Dia mengungkapkan eskalasi di Lebanon Selatan dalam beberapa pekan terakhir diikuti peningkatan serangan terhadap penjaga perdamaian UNIFIL. Serangan berulang ini dinilai bukan insiden biasa, melainkan upaya melemahkan UNIFIL dan menghambat pelaksanaan mandat Resolusi 1701.
Menurut dia, serangan tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.
Baca Juga: Israel Bunuh Dua Jurnalis dan Satu Juru Kamera di Libanon
“Oleh karena itu, kami menuntut investigasi yang segera, menyeluruh, dan transparan. Izinkan saya mempertegas, kami menuntut investigasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan dalih dari pihak Israel,” tegasnya.
Indonesia juga menuntut jaminan dari semua pihak, termasuk Israel, untuk mematuhi kewajiban hukum internasional serta menghentikan tindakan yang membahayakan personel dan aset PBB.
Selain itu, semua pihak diminta menahan diri dari tindakan yang dapat memperparah konflik. Umar juga meminta DK PBB dan Sekjen PBB segera mengambil langkah darurat untuk memastikan perlindungan penuh bagi personel dan aset UNIFIL, termasuk peninjauan protokol keamanan serta aktivasi rencana kontingensi dan evakuasi sesuai kondisi di lapangan.
Editor : Akbar Sirinawa