LombokPost - Kinerja intermediasi perbankan nasional masih menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Penyaluran kredit tetap tumbuh solid dengan profil risiko yang relatif terkendali.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kredit perbankan hingga Februari 2026 mencapai Rp 8.559 triliun, tumbuh 9,37 persen secara tahunan (YoY).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan Januari yang mencapai 9,96 persen, namun tetap menunjukkan kinerja intermediasi yang positif.
Baca Juga: Dugaan Manipulasi IPO, OJK Freeze Saham Rp 14,5 Triliun di Mirae Asset Sekuritas
“Perkembangan perbankan hingga akhir Maret menunjukkan kinerja intermediasi masih tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga,” ujar Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Senin (6/4).
Dari sisi penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 20,72 persen YoY. Berdasarkan kategori debitur, korporasi menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 14,74 persen.
Sementara dari sisi kepemilikan bank, Himbara mencatatkan pertumbuhan kredit paling tinggi yaitu 12,78 persen.
Baca Juga: OJK NTB Tekankan Pentingnya Melek Literasi Keuangan
Dana Pihak Ketiga
Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp 10.102 triliun, naik 13,18 persen YoY. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 18,56 persen, deposito 13 persen, dan tabungan 8,12 persen.
Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross berada di level 2,17 persen, sedikit meningkat dibandingkan Januari sebesar 2,14 persen. Sementara NPL net tercatat 0,83 persen.
“Berdasarkan Survei Orientasi Bisnis Perbankan (SBPO), kinerja industri perbankan pada kuartal I 2026 masih solid dengan risiko yang terjaga. Indeks Orientasi Bisnis Perbankan juga masih berada di zona optimistis,” kata Dian.
Geopolitik Beri Tekanan NPL
Meskipun demikian, OJK mengingatkan risiko eksternal tetap perlu diwaspadai, terutama konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Dian, eksposur langsung perbankan Indonesia terhadap kawasan tersebut relatif kecil, baik dari sisi klaim maupun liabilitas. Karena itu, dampak langsung terhadap permodalan maupun likuiditas perbankan diperkirakan terbatas.
Gangguan pada jalur strategis seperti Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga energi dunia. Dampaknya, biaya produksi dan distribusi meningkat sehingga mendorong inflasi global maupun domestik.
Jika tekanan inflasi direspons dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi berpotensi melambat. ”Kondisi tersebut dapat menggerus margin perusahaan sekaligus meningkatkan risiko kredit,” paparnya. (mim/dio/JPG/r3)
Editor : Redaksi