LombokPost-Presiden RI Prabowo Subianto membawa kabar gembira bagi para calon tamu Allah. Di tengah lonjakan harga avtur global, Presiden memutuskan untuk menurunkan biaya haji tahun 2026 sebesar Rp 2 juta per orang sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam melayani rakyat.
“Pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp 2 juta walaupun harga avtur naik,” kata Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, seperti dikutip dari JawaPos.com, Rabu (8/4).
Selain penurunan biaya, kabar baik juga datang dari durasi tunggu keberangkatan. Presiden menyebut antrean haji kini mulai tereduksi cukup signifikan dari semula mencapai 48 tahun, kini menjadi 26 tahun. Pihaknya berjanji akan terus berjuang agar waktu tunggu tersebut bisa lebih ringkas lagi.
Terobosan besar lainnya adalah kepemilikan aset di Arab Saudi. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki lahan seluas 45 hektare di Makkah yang akan dibangun menjadi perkampungan haji khusus warga negara Indonesia (WNI).
Di lokasi tersebut, rencananya akan berdiri puluhan menara untuk menampung para jamaah.
Pemerintah juga sedang mengupayakan adanya terminal khusus haji di bandara Arab Saudi guna mempercepat proses mobilitas jamaah.
“Saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus haji. Jadi nanti terminal itu khusus untuk haji kita, supaya bisa lebih cepat masuk dan keluar,” ujar Prabowo Subianto.
Di sisi teknis, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memaparkan tantangan pembiayaan yang dihadapi dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026.
Berdasarkan ketetapan awal, rata-rata biaya penerbangan per jamaah berada di angka Rp 33,5 juta.
Namun, kondisi global saat ini memberikan tekanan berat. Lonjakan harga avtur dunia, kenaikan premi asuransi risiko perang (war-risk), hingga pelemahan nilai tukar rupiah membuat beban operasional membengkak.
“Biaya tersebut (penerbangan) meningkat dengan signifikan,” kata Mochamad Irfan Yusuf saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (8/4).
Situasi geopolitik juga memaksa maskapai merancang skema pengalihan rute (rerouting) demi menghindari wilayah udara konflik. Hal ini berdampak pada durasi perjalanan dan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi.
Garuda Indonesia telah mengajukan tambahan biaya penerbangan sebesar Rp 7,9 juta, sementara Saudia Airlines mengajukan tambahan sebesar USD 480 atau sekitar Rp 8,1 juta per jamaah.
Jika skenario perubahan rute ini diberlakukan, biaya penerbangan diprediksi melonjak hingga Rp 50,8 juta atau naik 51,48 persen dari angka dasar.
Kendati ada tekanan besar pada sektor transportasi, Menteri menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan.
“Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga berlanjutan pembiayaan haji,” pungkas Mochamad Irfan Yusuf.
Editor : Akbar Sirinawa