LombokPost - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah, terutama yang mencaplok kawasan hutan dalam Rapat Kerja Pemerintah Kabinet Merah Putih, Rabu (8/4).
Dia juga menegaskan bahwa pemberian subsidi energi tetap memprioritaskan rakyat miskin.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat instruksi langsung untuk menuntaskan audit tersebut dalam waktu singkat.
Jika awalnya Bahlil meminta waktu dua pekan, Prabowo memangkasnya menjadi hanya satu minggu. ”Kalau tidak jelas (perizinannya), cabut semua itu IUP,” tegas Prabowo di hadapan para menteri, kepala lembaga, hingga direksi BUMN.
Subsidi Energi
Di tengah gejolak krisis pangan dan energi global akibat konflik berkepanjangan, Prabowo optimistis Indonesia mampu menjaga stabilitas.
Baca Juga: Pemprov NTB Siapkan Payung Hukum Penarikan Retribusi Pertambangan Rakyat
Salah satu langkah konkretnya adalah memastikan subsidi energi tepat sasaran.
Sebanyak 80 persen masyarakat lemah dipastikan tetap menerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
”Untuk BBM bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Sementara kelompok yang mampu harus membayar sesuai harga pasar,” ucap Prabowo.
Baca Juga: Pemprov NTB Sebut APRI Tak Punya Kewenangan Tarik Retribusi Pertambangan Rakyat
Presiden menekankan bahwa 12 bulan ke depan menjadi periode krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional sebelum RI melompat menuju negara yang lebih kuat.
Pangkas Biaya Haji
Selain itu, dia mengungkapkan rencana penurunan biaya haji untuk tahun ini sekitar Rp 2 juta meski harga avtur meningkat. Pemerintah juga menargetkan antrean haji yang sebelumnya mencapai 48 tahun berkurang menjadi sekitar 26 tahun.
Dukungan infrastruktur disiapkan dengan kepemilikan lahan seluas 45 hektare (Ha) di Makkah, Arab Saudi. Lahan tersebut guna mendukung pelayanan jamaah haji Indonesia.
Ancaman Hoaks
Mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo itu juga menyoroti ancaman berupa penyebaran hoaks (berita palsu) dan manipulasi teknologi, termasuk penggunaan akal imitasi (AI) yang dapat memengaruhi opini publik.
Menurutnya, kondisi tersebut harus dihadapi dengan kewaspadaan tanpa mengganggu fokus kerja pemerintah.
Di tengah berbagai tantangan global, Prabowo justru melihat krisis sebagai peluang untuk mempercepat pembenahan.
Dia menegaskan pemerintah harus bekerja lebih efisien, menekan kebocoran, serta memperkuat ekonomi nasional. ”Krisis ini peluang. Kami harus bekerja lebih baik,” katanya. (lyn/aph/JPG/r3)
Editor : Redaksi