LombokPost – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjadikan mazhab Ekonomi Pancasila sebagai fondasi pembangunan nasional.
Dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5), Prabowo menekankan bahwa ekonomi nasional tidak boleh hanya berorientasi pada segelintir kelompok, melainkan harus berkeadilan sosial dan berpihak penuh pada rakyat.
"Negara harus hadir menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan," tegas Presiden.
PrBaca Juga: Sapi 952 Kilogram di Labuhan Haji Lombok Timur Terpilih untuk Kurban Presiden
Ia menyoroti bahwa birokrasi yang kuat, kepastian hukum, dan pelayanan publik yang prima adalah syarat mutlak bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.
Untuk itu, pemerintah serius membenahi tata kelola, termasuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara guna menciptakan institusi yang bersih dari korupsi.
Di sektor riil, pemerintah tancap gas memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih.
Baca Juga: Komisi X DPR RI Desak Presiden Hapus Kastanisasi Guru
Targetnya ambisius: dari 1.061 unit yang sudah beroperasi, pemerintah membidik 60 ribu koperasi aktif pada akhir tahun 2026.
Langkah ini dipadukan dengan akselerasi ketahanan energi melalui pengembangan energi surya sebesar 100 gigawatt dan konversi kendaraan listrik untuk menekan ketergantungan impor BBM.
Dengan strategi ini, Prabowo optimistis Indonesia mampu membangun kedaulatan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat.
Editor : Redaksi Lombok Post Online