LombokPost - MENURUT Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, gejolak di pasar keuangan menjadi sinyal bahwa persoalan tata kelola Makan Bergizi Gratis belum terselesaikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran investor terhadap tata kelola program unggulan pemerintah tersebut.
Pada perdagangan Kamis (4/6), rupiah menembus level psikologis Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Namun, menurut Bank Indonesia (BI), pelemahan tersebut dipicu kombinasi faktor eksternal dan kebutuhan valas domestik yang masih tinggi.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjelaskan, tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari kembali meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah (Timteng). Kondisi tersebut menghambat prospek perdamaian dan mendorong harga minyak dunia tetap tinggi.
Baca Juga: Rupiah Melemah, Harga Smartphone Android Naik 50 Persen
"Situasi itu meningkatkan risiko inflasi global serta arus dana keluar dari negara emerging," kata Destry di Jakarta, Kamis (4/6).
Selain faktor global, lanjut Destry, permintaan dolar AS di dalam negeri juga masih cukup besar. Kebutuhan tersebut sejalan dengan periode repatriasi dividen perusahaan serta pembayaran utang luar negeri.
Menghadapi tekanan tersebut, BI memastikan akan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Intensitas intervensi akan ditingkatkan agar mekanisme pasar tetap berjalan baik dan pergerakan rupiah sesuai dengan fundamental ekonomi nasional.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp 18.015 per Dolar AS, Terlemah Sepanjang Sejarah, Dunia Usaha Mulai Tertekan
Masih Terjaga
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kondisi fiskal dan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah memang berdampak terhadap pembayaran utang pemerintah yang berdenominasi dolar AS. Meski kupon obligasi bersifat tetap (fixed), nilai pembayaran dalam rupiah akan meningkat ketika kurs domestik melemah.
Namun, dia menegaskan, posisi kurs saat ini masih berada dalam rentang simulasi yang pernah dihitung pemerintah. Saat penyusunan APBN, asumsi nilai tukar dipatok di kisaran Rp 16.500 per dolar AS. Setelah terjadi berbagai dinamika global, termasuk lonjakan harga energi, pemerintah telah melakukan sejumlah simulasi lanjutan.
Baca Juga: Rupiah Sentuh Rp 17.900 Per Dolar AS, USD Makin Diburu untuk Investasi
Meski enggan menyebutkan batas atas skenario yang digunakan pemerintah, Purbaya menyatakan, nilai fundamental rupiah sesungguhnya berada di level yang lebih kuat dibanding posisi saat ini.
“Pemerintah juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara di pasar. Nilainya diperkirakan sudah mencapai lebih dari Rp 8 triliun,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya menjaga kepercayaan investor internasional. Salah satunya melalui pertemuan dengan lembaga pemeringkat kredit global, S&P Global Ratings.
Dalam pertemuan itu, pemerintah menjelaskan kondisi fundamental ekonomi nasional, termasuk komitmen menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Belum Akan Intervensi
Sementara itu, terkait pelemahan pasar saham yang membuat IHSG terkoreksi sekitar 3-4 persen sejak awal tahun, pemerintah belum berencana melakukan intervensi langsung. Purbaya menilai, pergerakan saham pada akhirnya akan mencerminkan fundamental ekonomi dan kinerja korporasi.
“Kalau dari saya sih nggak ada. Yang penting adalah saya jelaskan, bahwa fondasi ekonomi kita bagus dan akan membaik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham," tambahnya.
Pemerintah juga tidak akan meminta Danantara Indonesia melakukan intervensi pasar. Menurut dia, lembaga tersebut memiliki independensi dalam pengambilan keputusan investasi. "Danantara itu satu lembaga yang independen, pemerintah punya entity ya, saya nggak campur," katanya. (mim/ttg/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post Online