LombokPost - Jagat maya dihebohkan dengan kabar penghentian sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Isu mogok massal ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikabarkan menyetop operasional dapur mereka mulai Senin (8/6) akibat tersendatnya kucuran dana operasional.
Informasi tersebut salah satunya diunggah oleh akun Threads @diyonputraandri yang memamerkan lembaran surat pemberitahuan dari beberapa SPPG daerah. Dalam unggahannya, akun tersebut menuding bahwa berhentinya program strategis nasional ini berkaitan dengan belum cairnya pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN).
"Lagi rame guys, SPPG dari beberapa daerah menginfokan bahwa program MBG distop sementara mulai senin besok 8 Juni 2026. Infonya ada kendala terkait dana operasional, artinya belum ada payment dari BGN ke beberapa SPPG tersebut," tulis akun tersebut, Minggu (7/6).
Baca Juga: Eks Kepala BGN Jadi Tersangka, Istana Beri Pernyataan Menohok: Tak Ada yang Kebal Hukum!
Surat Penyetopan Beredar Luas
Berdasarkan tangkapan layar yang beredar luas di TikTok, terlihat surat resmi dari SPPG Pandeglang Cisata Pasireuri, Banten, yang menyatakan pelaksanaan MBG dihentikan sementara mulai 8 Juni 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan karena kendala finansial. Dokumen serupa juga datang dari SPPG Ciomas Pagelaran, Kabupaten Bogor, yang mengeluhkan keterlambatan transfer dana operasional dari pusat.
"Infonya, saat ini jumlah SPPG terlalu banyak, jadi mau dikurangi jumlahnya. Semoga dgn hal tersebut anggaran MBG bisa dikurangi, dan dialihkan ke hal yg lebih fundamental seperti pendidikan atau kesehatan," lanjut keterangan akun Threads tersebut.
Baca Juga: Pimpinan Baru BGN Disambut Keracunan di Bangkalan
Terkait isu yang telanjur liar ini, redaksi jawapos.com sempat melayangkan pertanyaan konfirmasi via pesan teks kepada Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, namun belum mendapatkan respons di waktu yang bersamaan.
BGN Bantah Dana Macet, Pastikan VA Sudah di-Top Up
Meskipun sempat bungkam, BGN langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dengan tegas membantah rumor miring mengenai mandeknya pengiriman dana Bantuan Pemerintah (Banper) ke unit-unit SPPG daerah, termasuk isu miring akibat transisi kepemimpinan di tubuh BGN.
Baca Juga: Pengadaan Motor Listrik BGN Tembus Rp 1 Triliun, Vendor Diduga Tak Punya Dealer Aktif
"Saat ini muncul berbagai informasi di media sosial, di WA, dll, tentang dihentikannya pengiriman dana Banper MBG ke SPPG-SPPG di seluruh Indonesia, sebagai dampak pergantian kepemimpinan di BGN. Saya tegaskan bahwa informasi dan berita itu tidak benar," ujar Nanik kepada JawaPos.com, Senin (8/6).
Nanik menegaskan bahwa seluruh proses administrasi berjalan sesuai prosedur baku. Bahkan, urusan saldo Virtual Account (VA) yang dikeluhkan mandek di lapangan diklaim telah selesai diisi ulang serentak sejak akhir pekan lalu.
"Pada hari Jumat tgl 5 Juni telah dilakukan pencairan MBG. Banyak berita di luar yang tidak benar," tegas Nanik mematahkan kabar mogok massal tersebut.
Evaluasi Total demi Efisiensi APBN
Meski membantah kabar mogok kerja, Nanik tidak menampik bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penyesuaian besar-besaran di internal organisasi. Di bawah nakhoda baru, BGN sedang menggodok evaluasi menyeluruh guna mendongkrak kualitas tata kelola program tanpa membebani kas negara.
"Memang ada rencana perbaikan tata kelola program MBG agar tujuan program tercapai dengan mengefisienkan APBN," akunya.
Restrukturisasi tersebut mencakup empat poin utama, yakni refocussing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, moratorium pembukaan titik dapur baru, pembenahan kualitas serta pelatihan SDM pada dapur yang sudah eksis, hingga penyusunan skema alternatif khusus untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Sebelumnya, dalam siaran pers pada Kamis (4/6) lalu, Nanik juga sudah mewanti-wanti agar informasi sepihak di luar jalur koordinasi resmi tidak dijadikan rujukan operasional oleh para mitra pengelola.
"Kami menegaskan bahwa informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional," tegas Nanik di Jakarta, Kamis (4/6).
BGN meminta masyarakat serta jajaran regional tidak menelan mentah-mentah disinformasi yang beredar. Otoritas menjamin pasokan makanan bergizi untuk anak sekolah, pesantren, dan Posyandu tetap bergulir aman tanpa hambatan logistik maupun anggaran.
"Fokus kami saat ini adalah menjaga keberlangsungan layanan MBG dan memastikan seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan haknya. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat," pungkasnya.
Editor : Redaksi Lombok Post Online