LombokPost – Pemerintah bergerak cepat melakukan penataan dan evaluasi total terhadap pelaksanaan salah satu program super prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah taktis ini digodok dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa penataan secara menyeluruh ini mutlak dilakukan demi menjamin program berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan menjaga kualitas mutu makanan yang diterima masyarakat.
Baca Juga: Dikes NTB Kawal Ketat Penerbitan SLHS SPPG Demi MBG Aman
Sesuai arahan, proses perombakan tata kelola ini akan digenjot secepat-cepatnya.
Pemerintah memastikan seluruh lini operasional, terutama yang digerakkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), wajib tunduk pada standar baku. Mensesneg secara tegas memperingatkan agar tidak ada pihak yang berani bermain-main atau melanggar prosedur yang ada.
"Semua itu harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, dan sesuai dengan prosedur. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya (SPPG), tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main," tegas Mensesneg Prasetyo Hadi kepada awak media usai pertemuan.
Baca Juga: Dukung Refocusing Penerima, Anggota DPRD Lobar Sebut MBG Tak Tepat Sasaran
Gebrakan Baru: Sasar Wilayah 3T dan Lonjakan Penerima Manfaat "3B"
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga menyepakati perluasan jangkauan wilayah dan sasaran spesifik penerima manfaat guna menghadirkan keadilan sosial.
Prioritas Daerah 3T: Pemerintah segera memprioritaskan penyaluran program MBG ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar masyarakat di pelosok tanah air dapat secepatnya merasakan manfaat gizi gratis.
Baca Juga: MBG Lobar Tersendat, SPPG Tunggu Dana BGN
Gencarkan Kelompok 3B: Terjadi lonjakan yang sangat signifikan dalam dua pekan terakhir terkait distribusi asupan gizi yang menyasar kelompok rentan 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (balita).
Kalkulasi Ulang Anggaran: Bidik Efisiensi Bersama Kemenkeu
Langkah penataan komprehensif ini tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas layanan di lapangan, tetapi juga diklaim mampu mereduksi beban pengeluaran negara. Dari hasil perhitungan sementara, pemerintah optimistis perbaikan tata kelola ini akan mengefisienkan penggunaan dana operasional MBG.
Pemerintah tengah mengambil langkah serius dalam melakukan penataan sistem demi memastikan program strategis nasional berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Pada aspek tata kelola keuangan, langkah strategis yang diambil adalah menghitung ulang kebutuhan riil di lapangan melalui kolaborasi ketat bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Target capaian dari kolaborasi ini adalah mewujudkan pengurangan kebutuhan anggaran yang signifikan tanpa sedikit pun menurunkan mutu atau kualitas program yang berjalan.
Beriringan dengan efisiensi anggaran, penguatan pada sistem pengawasan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan proses pengawasan, perbaikan, serta monitoring ketat secara berkala di semua lini. Melalui pengawalan yang melekat ini, output yang dibidik tidak lain adalah untuk memastikan bahwa dampak nyata dari program tersebut benar-benar dapat dirasakan setiap hari oleh masyarakat luas.
Sebagai informasi, rapat krusial ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.
Editor : Redaksi Lombok Post Online