LombokPosr - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan membengkak. Lonjakan belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan membuat kebutuhan pembiayaan pemerintah meningkat.
Kondisi tersebut berpotensi mendorong posisi utang pemerintah menembus Rp10.600 triliun pada akhir tahun depan.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengatakan, laporan pelaksanaan APBN semester I 2026 yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR menunjukkan pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.208,1 triliun, atau 101,73 persen dari target APBN.
”Jika outlook ini terealisasi, kinerja pendapatan negara tergolong cukup baik,” ujarnya Senin (13/7).
Tapi, Awalil mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi efek basis rendah (low base effect). Pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pendapatan negara justru mengalami kontraksi sekitar 3 persen. Di sisi lain, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,95 persen dari pagu APBN.
”Selain melampaui rencana, belanja negara juga meningkat 14,76 persen dibandingkan realisasi 2025. Jika terjadi, ini menjadi kenaikan tertinggi dalam 15 tahun terakhir,” paparnya.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Pemerintah Melambat, Dampak Pembelian SBN oleh Asing Turun
Kenaikan belanja yang lebih cepat dibandingkan pendapatan membuat defisit APBN diproyeksikan melebar menjadi Rp 734,3 triliun, lebih tinggi dari target dalam APBN sebesar Rp 689,1 triliun. Akibatnya, rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) naik menjadi 2,85 persen, lebih tinggi dibandingkan target 2,68 persen. ”Ini merupakan rasio defisit tertinggi, kecuali pada masa pandemi 2020 dan 2021,” ujar Awalil.
Tingkatkan Kebutuhan Pembiayaan
Pelebaran defisit otomatis meningkatkan kebutuhan pembiayaan anggaran. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan pembiayaan sebesar Rp 689,15 triliun, terdiri atas pembiayaan utang neto Rp 832,21 triliun dan pembiayaan nonutang Rp 143,06 triliun. Namun, seiring membengkaknya defisit, kebutuhan pembiayaan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 734,32 triliun. Pembiayaan utang diperkirakan naik menjadi Rp 868,12 triliun, sedangkan pembiayaan nonutang turun menjadi Rp 133,8 triliun.
Menurut Awalil, hal yang menarik adalah pemerintah justru memperkirakan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) neto lebih rendah dari target awal, yakni Rp 736,57 triliun, dibandingkan target Rp 799,53 triliun. Kekurangan tersebut akan ditutup melalui peningkatan pinjaman luar negeri. Pemerintah memproyeksikan pinjaman luar negeri neto mencapai Rp 137,5 triliun, melonjak dibandingkan target awal yang hanya Rp 39,21 triliun. ”Laporan pemerintah juga tidak menyajikan besaran pelunasan pokok utang yang jatuh tempo sepanjang 2026,” imbuhnya.
Posisi utang pemerintah pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp 9.638 triliun. Dengan tambahan pembiayaan utang neto sekitar Rp 868 triliun serta dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang diperkirakan menambah nilai utang hampir Rp100 triliun. ”Posisi utang pemerintah pada akhir 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp10.600 triliun,” pungkasnya. (mim/dio/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : lombok insider