LombokPost – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan sekadar tren, melainkan langkah strategis mutlak untuk menciptakan layanan publik yang efektif, efisien, dan inklusif.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), Presiden menekankan pentingnya mengakhiri birokrasi yang berbelit bagi masyarakat.
"Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," ucap Presiden.
Menghapus Birokrasi Berbelit
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan digitalisasi pemerintahan menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat
Presiden menyoroti tiga prinsip utama dalam transformasi digital yang tengah didorong pemerintah.
Integrasi Aplikasi: Menghentikan fenomena puluhan aplikasi pemerintah yang tidak saling terhubung (interoperability).
Efisiensi Data: Menghentikan praktik meminta rakyat memasukkan data yang sama berulang kali.
Aksesibilitas: Menghapus biaya atau pungutan liar yang selama ini membebani rakyat hanya untuk membuktikan status sosial mereka.
"Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia," tegas Presiden.
Dampak Nyata Digitalisasi Bantuan Sosial
Transformasi digital telah memberikan manfaat langsung, salah satunya pada penyaluran bantuan sosial. Kini, proses pendaftaran yang dulunya memakan biaya sekitar Rp150.000, telah berubah menjadi layanan gratis. Hingga saat ini, program digitalisasi bantuan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten/kota di 26 provinsi, dengan satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Integrasi Data untuk Ketepatan Sasaran
Ke depan, pemerintah fokus melakukan integrasi data nasional yang mencakup beberapa data.
Data sosial dan kependudukan.
Data pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
Data perumahan dan penerima bantuan.
Integrasi ini bertujuan memastikan program pemerintah tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi keluarga miskin yang luput dari bantuan hanya karena hambatan birokrasi, atau sebaliknya, orang mampu yang justru menerima bantuan.
Sebagai pelengkap akses fisik, pemerintah juga telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik di 313 kabupaten/kota. Dalam satu lokasi, masyarakat kini dapat mengakses hingga 150 jenis layanan pemerintah, yang semakin mempermudah akses warga terhadap hak-hak administratif mereka.
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : BPMI Sekretariat Presiden