LombokPost-Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Langkah itu diarahkan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah akan mengintegrasikan data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga. Sistem itu diharapkan memastikan bantuan diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak,” ujar Tito saat memberikan pengarahan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Jumat (31/7/2026).
Tito menjelaskan, pembaruan data difokuskan pada masyarakat desil 1 hingga desil 4. Pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk meningkatkan ketepatan program perlindungan sosial.
Integrasi data juga diharapkan mengurangi potensi kesalahan penyaluran bantuan.
Menurut Tito, uji coba pemadanan data biometrik milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.
Hasil validasi menunjukkan masih banyak data penerima bansos yang perlu diperbarui. Sejumlah data dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual.
Tito mengatakan, Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas perluasan e-government. Implementasinya ditargetkan berlangsung sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak,” ungkapnya.
Tito mengajak seluruh organisasi perangkat daerah mendukung pemutakhiran data. Dukungan juga dibutuhkan dari aparat kampung dan petugas Pos Pelayanan Terpadu.
Tim teknis akan melakukan pembaruan data langsung di lapangan. Kolaborasi lintas unsur dinilai penting agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
Bantuan itu mencakup program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
“Sehingga kita harapkan di Biak nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemberian bantuan dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Kegiatan dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra dan Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen. Hadir pula Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor Noak Krey.
Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Zacharias L Mailoa turut mengikuti kegiatan. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar juga hadir bersama para kepala perangkat daerah.
Editor : Akbar SirinawaSumber : jawapos.com