LombokPost-Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyesuaikan sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkahnya menghentikan MBG di sejumlah sekolah swasta elite yang dinilai tidak lagi membutuhkan bantuan.
Anggaran dari sekolah itu nantinya dapat dialihkan ke wilayah lain. Prioritas diberikan kepada daerah dengan angka stunting tinggi serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, proses refocusing penerima manfaat MBG masih berlangsung. Karena itu, jumlah pasti penerima setelah penyesuaian belum dapat diumumkan hingga seluruh proses selesai.
"Bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta khususnya yang elite misalnya, itu kan tidak perlu MBG. Itu kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (7/8).
Baca Juga: BGN Beri Tenggat hingga 10 Agustus bagi Dapur MBG Lengkapi SLHS
Menurut Sudaryono, sejumlah sekolah swasta telah menyampaikan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan program MBG.
Meski demikian, BGN masih memfinalisasi data sebelum mengumumkan jumlah penerima manfaat terbaru.
"Angka data pastinya (penerima manfaat) sudah ada, dinamis, tapi mungkin enggak bisa aku sampaikan di sini ya, nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," ujarnya.
Mas Dar, sapaan akrab Sudaryono, menegaskan anggaran yang tersedia akan diprioritaskan untuk memperluas layanan MBG. Sasaran utamanya daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan wilayah 3T.
Pada tahap awal, BGN akan mengaktifkan lebih dari 100 dapur baru. Dapur itu tersebar di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Maluku Utara.
"Insya allah nanti kita fokus ke sana, yang jalan biar jalan sambil kita nambahi daerah-daerah yang memang membutuhkan," jelasnya.
Sudaryono memastikan penyesuaian sasaran penerima tidak mengubah prinsip dasar program MBG.
Menurutnya, program tetap ditujukan kepada seluruh kelompok yang berhak menerima. Pengecualian diberikan kepada mereka yang secara sukarela memilih tidak ikut.
"Intinya adalah begini ini demokratisasi ini adalah demokratisasi gizi, intinya semua yang berhak menerima kita berikan kecuali yang tidak mau," imbuh Sudaryono.
Editor : Akbar SirinawaSumber : jawapos.com