Celios Ingatkan Pemerintah Nilai Investasi Tinggi, tapi Mesin Pertumbuhan Melambat

Redaksi Lombok Post • Dipublikasikan Jumat, 14 Agustus 2026 | 23:18 WIB
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira (Instagram)
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira (Instagram)

LombokPost -- PRESIDEN Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus enam persen pada akhir 2026. Penyebabnya, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen pada kuartal I dan 5,45 persen pada semester I 2026.

Prabowo juga menilai kondisi investasi menunjukkan perekonomian nasional tetap memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian global. Sepanjang 2025, realisasi investasi disebutnya mencapai Rp 1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.

“Untuk semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp 1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja,” katanya dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta kemarin (14/8).

Namun, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, klaim pemerintah mengenai keberhasilan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga program pangan dan perumahan itu perlu ditinjau lebih kritis. Menurut lembaga tersebut, tingginya nilai investasi belum sejalan dengan kualitas penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan persoalan serapan tenaga kerja tidak bisa hanya dilihat secara jumlah, tetapi rasio terhadap pertumbuhan ekonomi atau investasi. Faktanya, mesin pertumbuhan untuk menyerap lapangan kerja makin melambat, meski nominal realisasi investasi mencapai Rp 1.010 triliun.

Menurut Bhima, investasi seperti hilirisasi bersifat padat modal bahkan masih jauh dari industrialisasi karena masih mengolah barang komoditas primer. “Kalau kita hitung rasio dari data tenaga kerja, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menyerap 950 ribu tenaga kerja. Sementara tahun 2025 tiap satu persen pertumbuhan hanya menyerap 370 ribu orang,” kata Bhima.

Kondisinya, lanjut Bhima, memburuk di semester I 2026. “Rasionya hanya 340 ribu orang. Klaim investasi dan pertumbuhan ekonomi artinya makin rendah kualitasnya,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.

Terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah menunjukkan hitungan konkret mengenai sumber pertumbuhan, terutama kontribusi Danantara yang digadang-gadang menjadi mesin investasi baru. “Setidaknya terdapat empat sumber yang perlu dihitung secara jelas, yakni dorongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penanaman modal asing, investasi dalam negeri, serta kontribusi Danantara,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai, capaian investasi tersebut menunjukkan arus penanaman modal masih tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok dunia. Investasi menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang pada semester I 2026 tercatat berada di kisaran 5,45 persen.

Namun, menurut Rahma, di balik angka-angka makro tersebut masih ada persoalan klasik ekonomi politik: agregat statistik versus transmisi riil di lapangan. Dia menilai terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan agar target pertumbuhan enam persen dapat tercapai.

Pertama, struktur investasi masih didominasi sektor padat modal seperti hilirisasi mineral dan pembangunan infrastruktur. Kedua, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto masih menghadapi tekanan. Inflasi, gelombang pemutusan hubungan kerja, serta penyesuaian transfer ke daerah dinilai ikut menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah.

"Pertumbuhan yang hanya bertumpu pada investasi tanpa pemulihan konsumsi domestik berisiko tidak berkelanjutan," ujarnya.

Ketiga, untuk mendorong pertumbuhan dari kisaran historis lima persen menuju enam persen dibutuhkan percepatan reformasi struktural. Hal itu mencakup penyederhanaan birokrasi, kepastian hukum, perbaikan logistik, serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.

Editor : Redaksi Lombok Post
Sumber : Jawa Pos
Bhima Yudhistira Celios celios Rahma Gafmi prabowo