LombokPost - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 tetap berada di kisaran 6 persen. Optimisme tersebut didukung stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal yang ekspansif, serta perbaikan penerimaan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kinerja ekonomi Indonesia dalam tiga triwulan terakhir menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,61 persen pada triwulan I 2026 dan 5,29 persen pada triwulan II 2026.
"Ke depan, semester kedua tahun ini kami pastikan akan lebih baik sehingga pertumbuhan ekonomi pada akhir 2026 bisa mendekati 6 persen. Untuk 2027, kami perkirakan ekonomi juga dapat tumbuh sekitar 6 persen, plus minus sedikit," ujarnya.
Baca Juga: Tembus Rp 10.293 Triliun, Menkeu Pastikan Rasio Utang Pemerintah Masih Aman di Bawah 60 Persen PDB
Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga keseimbangan antara pencapaian target makroekonomi dan persoalan ekonomi di tingkat masyarakat. “Di tengah berbagai program strategis nasional, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan fiskal pemerintah daerah, serta melemahnya daya beli masyarakat,” katanya kepada Jawa Pos, Jumat (14/8).
Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.426 triliun, naik 6,8 persen dibandingkan outlook 2026 atau setara 12,25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp 2.908 triliun.
Menurut Purbaya, hingga data terakhir, pertumbuhan pengumpulan pajak lebih tinggi sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Kami optimistis tax ratio akan terus membaik secara signifikan," katanya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka Peluang Anggaran MBG Dipangkas Lagi, Bisa di Bawah Rp 270 Triliun
Pemerintah mengalokasikan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 3.362,2 triliun, meningkat 3,6 persen dibandingkan outlook 2026. “Kebijakan fiskal tetap diarahkan bersifat ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kualitas layanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat daya beli masyarakat,” kata Purbaya.
Belanja tersebut juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur prioritas, percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, serta peningkatan akurasi penyaluran subsidi dan bantuan sosial. Adapun untuk sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 820,9 triliun atau sekitar 20 persen dari APBN sesuai amanat undang-undang.
Anggaran tersebut akan digunakan antara lain untuk Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.
Selain itu, anggaran diperuntukkan bagi pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, pembangunan 100 Sekolah Rakyat, operasional 165 Sekolah Rakyat, serta renovasi 12.215 sekolah dan madrasah. Anggaran juga diproyeksikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 54,2 juta siswa, BOS PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, serta program Makan Bergizi Gratis bagi 60,6 juta penerima.
Terkait kemungkinan penerapan pajak baru, Purbaya menegaskan pemerintah belum akan mengambil langkah tersebut jika pertumbuhan ekonomi baru menyentuh 6 persen dalam satu kuartal. “Let’s say, kalau akhir tahun ini bisa enam persen, lalu kuartal I 2027 bisa 6 persen lagi, atau lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru," kata Purbaya.
Sementara itu, dalam konferensi pers RAPBN 2027, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengungkapkan, untuk Kemendikdasmen telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 61,1 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 55,51 triliun digunakan untuk program kerja prioritas nasional yang meliputi sejumlah program, mulai dari revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp 9,28 triliun sampai bantuan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar Rp 5 triliun.
“Untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar Rp 14,9 triliun. Ini dilakukan karena semakin banyaknya guru yang memiliki sertifikasi, baik negeri maupun swasta,” ungkapnya. (mim/lyn/mia/ttg)
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Lombok Post