LombokPost – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah pusat untuk bergerak cepat dalam menanggulangi dampak bencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terdistribusi secara optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Gempa Pulau Flores, NTT, Minggu (16/8).
Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengerahkan sumber daya secara masif untuk menopang upaya penanganan darurat di lapangan, melibatkan lintas kementerian/lembaga hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa kekuatan dan sumber daya untuk penanggulangan bencana di NTT ini sangat besar. Jadi aparat pusat mulai dari KL sampai dengan BUMN terlibat penuh,” kata Pratikno.
Ia menggarisbawahi bahwa pengerahan lini penanganan tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo agar seluruh instansi terkait hadir secara aktif mendampingi warga terdampak.
“Pak Presiden, selain memerintahkan KL-KL (Kementerian/Lembaga) untuk masuk dan membantu, juga BNPB sendiri juga memberikan bantuan,” ujarnya.
Kendati mobilisasi bantuan tergolong besar, Pratikno menekankan pentingnya manajemen tata kelola berbasis koordinasi terpadu. Menurutnya, sinkronisasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana secara efektif di lapangan.
“Nah saya ingin menekankan dua hal. Bahwa kekuatan yang besar ini hanya bisa efektif kalau kerjanya sinkron,” ucap Pratikno.
Sejalan dengan hal itu, Menko PMK meminta para kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, untuk segera mengaktifkan posko komando penanganan bencana di tingkat daerah sebagai pusat integrasi data dan distribusi bantuan.
“Jadi sinkronisasi mulai dari Posko itu penting,” tegasnya.
Di samping penguatan koordinasi, Pratikno turut menyoroti aspek akuntabilitas, khususnya verifikasi dan validasi data korban serta dampak kerusakan infrastruktur. Pendataan yang akurat dinilai menjadi pijakan krusial dalam mengakselerasi fase tanggap darurat hingga melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jadi status itu penting untuk ditetapkan baik di level kabupaten terdampak maupun di provinsi. Dan kaitannya dengan akuntabilitas itu juga pendataan. Baik pendataan untuk kepentingan tanggap darurat maupun pendataan untuk rehab rekon,” urainya.
Menjelaskan pengalaman dari dinamika penanganan bencana terdahulu, ia menyinggung pentingnya standarisasi kecepatan pendataan di seluruh wilayah terdampak agar intervensi bantuan pusat tepat sasaran.
“Kami diperintah Bapak Presiden untuk mendukung Bapak-Ibu semuanya di daerah. Bapak Presiden bukan hanya memerintah tapi juga memberikan bantuan secara langsung,” tuturnya.
Dalam forum rapat tersebut, Pratikno mengapresiasi kesiapsiagaan dan respon cepat seluruh elemen pemerintahan sejak kurun 24 jam pertama paska-bencana.
“Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. Dalam waktu hanya 24 jam lebih sedikit kita sudah melangkah sangat jauh,” ujarnya.
Menutup arahannya, Pratikno menegaskan bahwa proses pemulihan NTT diharapkan tidak sekadar mengembalikan kondisi fisik seperti sediakala, melainkan menjadi momentum rekayasa pembangunan kawasan yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana di masa depan (build back better).
“Jadi semoga NTT segera recover. Duka kita yang mendalam kepada para korban. Jadi bencana membuat daerah menjadi lebih baik itu harapan kita. Kita tidak ingin hanya merecover kembali keadaan semula, tapi kita manfaatkan momentum untuk membangun lebih baik,” pungkasnya.
Editor : Redaksi Lombok PostSumber : Jawa Pos