LombokPost– Jumlah korban jiwa akibat bencana gempa bumi yang menguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Senin (17/8) pukul 17.00 WITA, total korban meninggal dunia mencapai 68 orang, sementara 213 warga lainnya mengalami luka-luka.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, memaparkan bahwa korban jiwa tersebar di tujuh kabupaten terdampak. Kabupaten Manggarai mencatatkan angka tertinggi dengan 26 korban jiwa, disusul Manggarai Timur 24 orang, Nagekeo 8 orang, Sikka 4 orang, serta Ende, Manggarai Barat, dan Ngada masing-masing 2 orang.
“Data yang kami peroleh hingga saat ini sebanyak 68 jiwa, sekali lagi, 68 jiwa yang meninggal,” kata Abdul dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Senin (17/8).
BNPB bersama tim gabungan Basarnas terus memperbarui data dan menyiagakan personel di tujuh kabupaten terdampak guna mengoptimalkan proses pencarian serta evakuasi korban. Di samping itu, aktivitas seismik di Pulau Flores masih dinamis, di mana BNPB mencatat telah terjadi 1.576 kali gempa susulan dengan magnitudo maksimum mencapai M 6,2.
Dampak pada Fasilitas Pendidikan dan Penanganan Emergency
Guncangan gempa turut merusak infrastruktur pendidikan di Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Sikka. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sedikitnya 253 bangunan sekolah mengalami kerusakan, meliputi 199 satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SKB, serta 54 bangunan SMA/SMK/SLB.
Kabupaten Manggarai Timur menjadi wilayah terdampak terparah pada sektor pendidikan dengan 104 sekolah rusak. Bencana ini juga mengakibatkan dua peserta didik dan seorang guru meninggal dunia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur NTT untuk memastikan validasi data penerima bantuan penanganan darurat.
"Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, dan proses pemulihan pendidikan akan kami kawal bersama pemerintah daerah hingga pembelajaran kembali berlangsung dengan aman dan nyaman," katanya.
Sebagai penanganan awal, Kemendikdasmen mendistribusikan 50 unit tenda ruang kelas darurat. Sebanyak 30 tenda dikirim dari Jakarta dan Yogyakarta menuju Labuan Bajo via KM Dharma Rucitra 7 untuk melayani wilayah Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Sementara 20 tenda sisanya dikirim dari Malang menuju Ende menggunakan KM Dharma Rucitra 8 untuk wilayah Ende, Ngada, Sikka, dan Nagekeo.
Selain tenda, pemerintah menyalurkan Family Kit, School Kit, layanan dukungan psikososial dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), serta perangkat konektivitas Starlink di area terdampak kendala sinyal. Sekolah yang mengalami kerusakan fisik diimbau memindahkan kegiatan belajar mengajar ke tenda darurat atau meliburkan siswa sesuai dinamika lokasi.
Alokasi Anggaran dan Keamanan Fasilitas Radiasi
Guna menopang seluruh rangkaian tanggap darurat hingga rekonstruksi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi ketersediaan dana siaga bencana sekitar Rp 5 triliun.
"Biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp 5 triliun, kalau nggak salah. Mungkin sebagian terpakai, tapi masih cukup," kata Purbaya.
Ia menambahkan, BNPB juga memegang Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp 500 miliar yang siap ditambah sesuai dengan eksalasi kebutuhan lapangan.
Di sisi lain, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) memastikan fasilitas pemanfaatan radiasi pengion di NTT dalam kondisi aman. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Bapeten, Ishak, mengonfirmasi bahwa 14 fasilitas radiasi medis/industri di delapan kabupaten terdampak tidak mengalami keretakan struktur yang memicu kebocoran maupun lonjakan paparan radiasi.
Editor : Redaksi Lombok PostSumber : Jawa Pos