LombokPost - Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) membidik lahirnya generasi pemimpin muda berintegritas dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui Bung Hatta Youth Leadership Program (BHYLP) 2026, sebanyak 20 orang muda dari dua provinsi tersebut digembleng selama tiga hari, 26-28 Agustus, di Kota Mataram.
Direktur Eksekutif BHACA M Berkah Gamulya mengatakan, pemilihan NTB dan NTT sebagai lokasi program bukan tanpa alasan. Dalam sekitar lima tahun terakhir, BHACA memang memfokuskan pendidikan, pencegahan korupsi, dan penguatan kepemimpinan kepada generasi muda di kawasan Indonesia timur.
“Indonesia bagian timur atau NTB, NTT potensinya besar, kaya sumber daya, tapi kemiskinannya juga tinggi, kekerasannya tinggi, korupsinya tinggi. Nah, kan nggak adil bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (27/8).
Menurut Berkah, persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan tersebut tidak seluruhnya dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah. Karena itu, diperlukan regenerasi kepemimpinan agar kesalahan dalam pengelolaan pembangunan tidak kembali terulang pada masa mendatang.
“Regenerasi inilah yang harapan kami mungkin lima, sepuluh, lima belas tahun lagi adalah kawan-kawan yang disiapkan melalui salah satunya dengan program kepemimpinan ini,” katanya.
Berkah menegaskan, BHYLP tidak sekadar bertujuan melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan teknis. Program tersebut ingin membangun kepemimpinan yang mampu menggunakan pengaruh dan kewenangan secara bertanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan publik.
Kepemimpinan, kata dia, tidak harus menunggu seseorang menduduki jabatan formal. Kepemimpinan dapat tumbuh dari komunitas, organisasi masyarakat, dunia usaha, pemerintahan, media, maupun ruang sosial lainnya. Karena itu, peserta yang dipilih merupakan orang-orang muda yang telah memiliki pengalaman memimpin atau sedang menjalankan peran kepemimpinan.
Antusiasme anak muda terhadap program tersebut cukup tinggi. Dari proses pendaftaran, tercatat 210 orang mendaftar untuk mengikuti BHYLP 2026.
Setelah melalui proses seleksi, hanya 20 orang yang terpilih, masing-masing 10 orang dari NTB dan 10 orang dari NTT. “Pendaftarannya 210 orang. Jadi besar, antusiasmenya tinggi. Portofolionya juga bagus-bagus. Tapi kami memilihnya juga, menyeleksinya dengan tidak mudah karena bagus-bagus, potensial semua,” ungkap Berkah.
Baca Juga: Pemda KLU Tekankan Kualitas Belanja di Perubahan APBD
Para peserta berusia 18-35 tahun dengan latar belakang beragam. Mereka berasal dari dunia sosial, jurnalistik, organisasi, komunitas, kepemudaan, masyarakat desa, dunia usaha hingga institusi pemerintah.
Dalam tiga hari pelaksanaan, peserta tidak hanya menerima materi. Mereka diajak membaca persoalan sosial, ekonomi, pembangunan, tata kelola pemerintahan, lingkungan serta karakter wilayah kepulauan NTB dan NTT.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan perspektif mengenai pemikiran dan warisan kepemimpinan Bung Hatta sekaligus diajak membaca tantangan dan potensi Nusa Tenggara. Salah satu narasumber yang hadir adalah putri bungsu Bung Hatta sekaligus Ketua Yayasan Hatta, Dra. Halida Nuriah Hatta, M.A.
Hari kedua diarahkan pada isu integritas, antikorupsi, karakter wilayah kepulauan serta kepemimpinan yang berpusat pada manusia. Materi diisi sejumlah tokoh, termasuk peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award sekaligus mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas, Guru Besar Kelautan Universitas Mataram Prof. Dr. Sitti Hilyana, M.Si., dan Suster Fransiska Imakulata SSpS dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) NTT.
Sementara pada hari ketiga, peserta memperdalam perspektif mengenai kepemimpinan, negara hukum dan tata kelola publik bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. Rangkaian tersebut kemudian diarahkan pada penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
Berkah mengatakan, RTL menjadi bagian penting karena peserta tidak sekadar diminta memahami materi, tetapi juga menerjemahkan pengetahuan dan nilai yang diperoleh menjadi aksi nyata. Program yang dirancang pun tidak ditentukan panitia, melainkan disusun sendiri oleh masing-masing peserta berdasarkan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.
“Mereka yang bikin programnya sendiri. Jadi RTL itu bukan dari kami. Mereka berdasarkan pengetahuan yang didapat, diskusi yang didapat dari tiga hari ini,” jelasnya.
Karena setiap peserta memiliki latar belakang dan konteks yang berbeda, bentuk RTL juga akan beragam. BHACA selanjutnya berkomitmen memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga: Argentina dan Spanyol Ketiban Hukuman Lapangan dan Denda Dari FIFA
“Nanti rancangan ini lalu dijalankan, di-mentoring, diawasi, dikontrol, sama-sama berdiskusi terus supaya implementasinya berjalan baik. Jadi sehingga tidak putus sampai di sini,” tegas Berkah.
Lebih jauh, program ini menjadikan keteladanan Bung Hatta sebagai sumber nilai dalam membangun karakter kepemimpinan. Nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, rasionalitas, tanggung jawab, demokrasi, kesetiakawanan sosial dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat tidak hanya diperkenalkan sebagai sejarah, tetapi diterjemahkan ke dalam cara peserta mengambil keputusan dan menggunakan pengaruhnya.
Berkah menilai sosok Bung Hatta relevan dijadikan patron di tengah tantangan kepemimpinan saat ini. Menurutnya, keteladanan Bung Hatta menunjukkan bahwa kekuasaan dapat dijalankan tanpa mengorbankan integritas.
“Teladan-teladan Bung Hatta ini yang mau kami tularkan kepada anak-anak muda di NTB dan NTT supaya ada Bung Hatta-Bung Hatta muda. Masih tidak 100 persen, tapi 50 persennya saja sudah hebat banget,” tandasnya.
Melalui BHYLP 2026, BHACA berharap peserta tidak berhenti sebagai alumni sebuah program pelatihan. Mereka diharapkan berkembang menjadi pemimpin yang mampu membaca persoalan secara kritis, berani mengambil keputusan, mampu berkolaborasi, serta mempertanggungjawabkan dampak dari keputusan yang diambil.
Sebab, menurut Berkah, tantangan kepemimpinan di Indonesia timur ke depan tidak hanya membutuhkan orang-orang yang memiliki kapasitas, tetapi juga mereka yang memiliki integritas. “Supaya ketika mereka menjadi pemimpin, entah pemimpin formal di eksekutif, legislatif, yudikatif, atau media, LSM, di manapun mereka punya integritas. Mereka tidak mengulang kesalahan yang sama,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan