LombokPost – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa terjadi hanya beberapa hari setelah dirinya melakukan rotasi besar-besaran di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi kelompok yang paling banyak terdampak rotasi tersebut.
Ketika ditanya apakah pencopotannya terkait dengan rotasi 300 pejabat eselon II dan III pada Kamis (10/9) pekan lalu, Purbaya hanya menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden yang harus dihormati. Meski demikian, pengganti Sri Mulyani yang kini digantikan Suahasil Nazara itu mengaku sebenarnya sudah memperkirakan kemungkinan dirinya tidak lagi menduduki posisi Menkeu.
“Peluang saya waktu itu sekitar 50:50. Baru tahunya waktu itu (Senin, 14/9, saat ditelpon Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, red),” ungkapnya, seusai serah terima jabatan di Kemenkeu, Jakarta, kemarin.
Purbaya juga menyatakan, tidak memiliki pesan khusus kepada penggantinya. “Dia kan sudah jago, jalankan saja sesuai dengan keahlian dia,” ujarnya.
Selama sekitar satu tahun memimpin Kemenkeu, Purbaya juga mengklaim kinerjanya cukup baik. Salah satunya terkait pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia tumbuh 5,39 persen secara tahunan (YoY) pada kuartal IV-2025. Kinerja tersebut berlanjut pada 2026. Ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen (yoy) pada kuartal I-2026. Namun, pertumbuhan kemudian melambat menjadi 5,29 persen (YoY) pada kuartal II-2026.
PR Suahasil
Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut setidaknya ada lima pekerjaan rumah (PR) Suahasil. Pertama, gaya komunikasi.
Kedua, Suahasil diharapkan tidak sekadar menjadi yes man. Dia harus berani mengoreksi program-program dengan anggaran jumbo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), yang membebani fiskal APBN.
Ketiga, efisiensi anggaran di daerah perlu dievaluasi. “Pemangkasan dana transfer ke daerah sebelumnya terlalu agresif sehingga mengganggu pelayanan dasar serta nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga honorer di daerah,” katanya.
Keempat, Suahasil harus membuat pagar api yang jelas antara kebijakan fiskal dan moneter. Salah satunya terkait rencana penyaluran kredit oleh bank-bank Himbara kepada Kopdes Merah Putih.
Dan, kelima, pemerintah memiliki ruang untuk menambah alokasi anggaran penanganan bencana sebelum tutup tahun anggaran 2026. Kemenkeu dapat melakukan pergeseran anggaran sesuai skala prioritas melalui mekanisme yang tersedia dalam APBN.
“Kita berikan waktu dua bulan maksimum bagi Suahasil untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik. Kalau nggak, ya kita tekan lagi Prabowo untuk melakukan reshuffle Menteri Keuangan,” katanya. (mim/ttg)
Sumber : Jawa Pos