LombokPost – Bank Indonesia (BI) terus menggelontorkan likuiditas ke perbankan untuk mendorong kredit ke sektor riil. Melalui insentif pengurangan kewajiban giro wajib minimum (GWM), dana yang berpotensi kembali ke perbankan diperkirakan mencapai sekitar Rp 500 triliun.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, insentif tersebut memungkinkan bank memperoleh kembali sebagian dana yang sebelumnya ditempatkan sebagai GWM di bank sentral. Dana tersebut selanjutnya diharapkan digunakan untuk memperbesar penyaluran kredit, terutama ke sektor-sektor prioritas.
”Seperti contohnya untuk kebijakan ekonomi makroprudensial, kita juga sudah mengeluarkan berbagai insentif pengurangan GWM bagi bank-bank, bisa hingga 6 persen dari GWM yang total perbankan,” ujar Destry di Jakarta kemarin (15/9).
Menurut Destry, GWM perbankan saat ini berada di level 9 persen. Namun, melalui skema insentif, bank yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pengurangan kewajiban hingga 6 persen. ”Jadi artinya ada sekitar Rp 500 triliun yang uang akan kembali kepada bank, sehingga bank bisa menyalurkan kreditnya,” katanya.
Dari potensi Rp 500 triliun tersebut, sekitar Rp 440 triliun disebut telah kembali ke perbankan hingga saat ini. Pengembalian dana diberikan kepada bank yang memenuhi persyaratan penyaluran kredit ke sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah dan BI.
Sektor tersebut antara lain kegiatan yang menciptakan lapangan kerja, pangan, perumahan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, BI tidak hanya mengejar tambahan likuiditas. ”Bank sentral juga ingin memastikan dana yang telah kembali benar-benar masuk ke sektor riil, bukan kembali parkir di instrumen keuangan,” tuturnya.
Jangan Ditempatkan di Surat Berharga
Destry mengingatkan, perbankan agar tambahan likuiditas tersebut tidak sekadar ditempatkan pada surat berharga, termasuk Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Selain melalui insentif GWM, BI melakukan ekspansi kebijakan moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas sistem keuangan. Salah satunya melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Langkah tersebut dilakukan BI melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Hingga saat ini, pembelian SBN di pasar sekunder disebut telah mencapai lebih dari Rp 250 triliun.
Di sisi lain, BI terus mengurangi outstanding SRBI. Posisi SRBI yang sebelumnya pernah mencapai hampir Rp 1.100 triliun kini turun menjadi Rp 1.047 triliun per 10 September. Penurunan juga terlihat pada imbal hasil SRBI tenor satu tahun. Yield yang sebelumnya mencapai 7,74 persen kini turun menjadi 6,94 persen.
Menurut Destry, penurunan outstanding dan imbal hasil SRBI merupakan bagian dari strategi BI mengembalikan likuiditas kepada perbankan. ”Tujuannya adalah mengembalikan dana itu sebenarnya kepada bank, agar bank itu juga akan bisa menyalurkan kreditnya,” pungkas Destry. (mim/dio)
Sumber : Jawa Pos