LombokPost— Dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan masih terus meluas. Di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), posko penanganan mencatat sebanyak 91.342 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan 22.533 kasus diare selama masa penanganan karhutla serta musim kemarau tahun ini.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng Ahmad Toyib memaparkan, akumulasi luas area yang terdampak karhutla di Kalteng hingga pertengahan September 2026 telah menembus 12.566,55 hektare (ha).
Kabupaten Kotawaringin Timur mencatatkan luasan lahan terbakar paling signifikan, yakni mencapai 2.579 ha, disusul Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 2.321 ha dan Kabupaten Pulang Pisau seluas 1.573 ha.
Tim gabungan hingga kini masih terus disiagakan di lapangan untuk melakukan pemadaman darat. Selain fokus pada penanggulangan api, aparat penegak hukum bersama pemerintah setempat telah memproses 39 perkara tindak pidana yang berkaitan dengan kasus karhutla.
Terkait krisis kesehatan akibat kabut asap, Ahmad mengonfirmasi bahwa tingginya paparan polutan berdampak langsung pada kondisi masyarakat. ”Sebanyak 22.553 kasus diare,” jelasnya mengenai lonjakan penyakit pendamping di samping puluhan ribu kasus ISPA.
Verifikasi Tiga Kasus Kematian di Kayong Utara
Sementara itu di Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Kayong Utara tengah memverifikasi kasus tiga pasien rumah sakit yang meninggal dunia dan diduga kuat berkaitan dengan paparan kabut asap karhutla.
Kepala Dinkes KB Kabupaten Kayong Utara dr Maria Franssisca menyampaikan bahwa penelusuran rekam medis dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab utama kematian para korban, yang terdiri atas bayi, balita, dan remaja.
”Apakah kabut asap merupakan penyebab tunggal atau sudah ada faktor risiko lain yang memberatkan,” tuturnya, Selasa (22/9/2026).
Jarak Pandang Rendah Hambat Operasi Pemadaman Udara
Upaya penanggulangan karhutla di tingkat regional masih menghadapi kendala teknis lapangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi sedikitnya masih ada 209 hektare area yang terbakar aktif di daratan Kalimantan.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan bahwa pekatnya kabut asap membatasi jarak pandang (visibility) tim pemadam, khususnya untuk operasi pengeboman air (water bombing) via udara.
”Jarak pandang atau visibility sangat rendah di sana,” ucap Berton saat konferensi pers di Kemenko Polkam, Selasa (22/9/2026).
Di Kalteng, keterbatasan jarak pandang membuat Helikopter pemadam belum mampu beroperasi secara optimal, sehingga petugas baru berhasil memadamkan sekitar empat hektare area dari total luasan terbakar pada penanganan terbaru.
Sebaran Titik Panas Mulai Turun
Kendati pemadaman masih berlangsung, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat adanya tren penurunan jumlah titik panas (hotspot). Karo Humas dan Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menyampaikan, jumlah hotspot secara nasional menyusut dari 1.988 titik menjadi 948 titik.
Sebanyak 78 persen dari total hotspot tersebut terdeteksi di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. ”Penurunan titik panas terjadi sejak Senin (21/9),” jelas Ristianto.
Meskipun demikian, Provinsi Kalimantan Tengah masih menjadi wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 350 titik, disusul Kalimantan Barat dengan 75 titik dan Kalimantan Selatan dengan 74 titik. Kemenhut mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan lahan dengan cara membakar.
Editor : Redaksi Lombok Post