LombokPost--Setibanya di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin langsung mengecek dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
RSJ tersebut sebelumnya harus melakukan evakuasi internal 167 pasien ke tempat yang aman.
Karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang di sekitar RSJ tersebut telah menyebabkan asap pekat.
Muhidin mengatakan kondisi saat dirinya tiba sebenarnya relatif aman.
“Namun, ternyata di belakang (RSJ) masih ada api dan kami sempat melihat ke sana,” kata Muhidin yang pada Selasa (22/9) lalu itu antara lain didampingi Kapolda Kalsel Irjenpol Osyanto Yudha Hermawan, Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman LP Ambarita, serta Kasrem 101/Antasari Kolonel Inf Roy Fakhrul Rozi, seperti dikutip dari Radar Banjarmasin.
Total luas lahan RSJ tersebut sekitar 20 hektare dan hanya enam hektare yang digunakan sebagai fasilitas layanan.
“Dari 14 hektare itu hampir semua terdampak, hanya titik apinya yang tersebar. Untuk area yang cukup besar sekitar dua hektare,” jelas Direktur RSJ Sambang Lihum Yuddy Riswandhy Noora.
Baca Juga: Terbentur Penolakan Warga, Monjok Sulit Punya Lahan untuk Pembuangan Sampah
Menurut Yuddy, api telah muncul sejak beberapa hari sebelumnya dan sempat ditangani bersama BNPB dan BPBD, termasuk dengan dukungan helikopter water bombing.
Namun, kondisi kembali memburuk setelah helikopter dialihkan untuk menangani lokasi lain.
Api membesar dan asap bergerak ke arah RSJ.
Kondisi itulah yang membuat pihak rumah sakit melakukan evakuasi sementara.
Pasien dari ruangan yang berada dekat titik api dipindahkan ke area yang dinilai lebih aman.
“Operasional medis tetap berjalan, tapi keluhan pasien akibat asap cukup banyak,” kata Yuddy.
Untuk mengantisipasi kondisi memburuk, RSJ Sambang Lihum berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, BNPB, serta Pemprov Kalsel.
Selain pembersihan lahan, rumah sakit juga menyiapkan sumber air tambahan melalui pembangunan sumur gali.
RSJ Sambang Lihum menyiapkan pula skenario evakuasi eksternal jika karhutla kembali memburuk.
Dinas Sosial dilibatkan untuk menyiapkan lokasi penampungan.
Salah satu lokasi yang disiapkan adalah aula Balai Rehabilitasi Sosial dengan kapasitas sekitar 150 orang.
Meski demikian, rumah sakit masih memprioritaskan evakuasi internal sembari menunggu kondisi api terkendali.
Baca Juga: Puluhan UMKM NTB Dibekali Ilmu Digital Marketing
“Kalau sudah terkendali, kami berharap tidak perlu evakuasi eksternal,” kata Yuddy.
Sebelum menuju rumah sakit, Muhidin juga meninjau kawasan Jalan Gubernur Syarkawi Kilometer 17, Gambut, Kabupaten Banjar, yang masih diselimuti asap dan terdapat titik api.
Muhidin ikut memadamkan api menggunakan selang pemadam.
Di RSJ Sambang Lihum, untuk mengantisipasi api kembali mendekati rumah sakit, Pemprov Kalsel menyiapkan alat berat untuk melakukan pembersihan lahan di sekitar kawasan.
Sebanyak 20 hektare lahan dibersihkan mulai Rabu (23/9).
“Pembersihan lahan diharapkan menciptakan ruang yang lebih aman sekaligus memudahkan rumah sakit menyiapkan fasilitas penunjang penanganan karhutla, termasuk sumber air,” katanya.
Persoalan Anggaran
Tak hanya di Kalsel, di bagian lain Kalimantan, karhutla juga masih sulit diatasi. Dampaknya pun semakin meluas.
Di Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya mulai menghadapi keterbatasan anggaran dalam penanganan karhutla.
Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang selama ini digunakan telah terserap, sementara kebutuhan operasional masih terus berjalan.
Baca Juga: ASDP Lembar Hadirkan KMP Port Link, Perkuat Konektivitas Angkutan Barang dan Penumpang NTB-Jawa
Dikutip dari Kalteng Pos, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak mengatakan, salah satu kebutuhan terbesar saat ini adalah pembiayaan personel yang diterjunkan ke lapangan.
Terdapat sekitar 360 personel yang harus dibiayai setiap hari, termasuk kebutuhan makan dan operasional lainnya.
Sehingga, lanjut Arbert, kondisi tersebut membuat kemampuan APBD Kota Palangka Raya semakin terbebani.
BTT yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penanganan bencana juga telah banyak terserap sehingga perlu mendapat tambahan dalam perubahan anggaran.
“BTT harus kita tambah lagi di (APBD) perubahan juga. Itu pun bakalan habis kalau (karhutla) ini sampai bulan Oktober,” katanya.
Terkait anggapan Pemko Palangka Raya terlambat mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat, Arbert menegaskan kalau status tanggap darurat telah ditetapkan sejak 1 Juni.
Namun, pada awalnya Pemko Palangka Raya masih mengandalkan kemampuan APBD karena anggaran dinilai masih tersedia.
“Terlambatnya mengajukan proposal minta bantuan karena memang APBD kita sudah ngos-ngosan,” katanya.
Baca Juga: Dubes Tunisia Jajaki Investasi, Gubernur Miq Iqbal Siapkan NTB Capital
Bahkan, jika kondisi tersebut terus berlangsung hingga 10 Oktober, Arbert memperkirakan anggaran Pemko Palangka Raya dapat mengalami defisit untuk membiayai operasional penanganan karhutla.
Editor : Kimda FaridaSumber : Jawa Pos Group