LombokPost— Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengancam akan mencopot sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Langkah tegas tersebut diambil setelah Dody menemukan lahan persawahan yang mengalami kekeringan berkepanjangan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).
Ancaman tersebut disampaikan Dody seusai meninjau langsung area persawahan seluas 1.000 hektare di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Lahan pertanian produktif tersebut dilaporkan tidak mendapatkan pasokan air irigasi selama tujuh bulan.
”Besok, Senin (hari ini, Red), saya ganti semua pejabat itu. Kalau baru satu bulan, dua bulan, ya oke, saya masih bisa toleransi. Tapi sudah tujuh bulan, enggak bisa,” tegas Dody.
Dody mengungkapkan kekecewaannya seusai menyaksikan saluran irigasi dalam kondisi kering, padahal terdapat aliran sungai yang cukup tidak jauh dari lokasi persawahan. Kondisi riil di lapangan tersebut bertolak belakang dengan laporan berkala jajarannya yang mengklaim kondisi ketersediaan sumber daya air di wilayah tersebut dalam keadaan aman.
Dalam sidak tersebut, Dody langsung menghubungi Direktur Jenderal SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw melalui sambungan telepon. Dody meminta Arnold untuk lebih aktif turun ke lapangan dan memastikan penanganan kekeringan dilakukan secara nyata.
”Bapak banyak ditipu sama timnya. Harusnya sudah dikerjakan dari kemarin. Tujuh bulan, bos. Bukan baru satu bulan, dua bulan,” tegas Dody kepada Arnold.
Dody menegaskan agar jajaran Ditjen SDA menjadikan informasi dari kelompok tani sebagai rujukan utama. Ia mengaku telah berulang kali memerintahkan pendataan kondisi kekeringan berbasis laporan petani, namun masih menemukan kasus krusial yang terabaikan.
”Ayo Pak Dirjen, jangan suka jalan-jalan. Lebih action!” tegasnya.
Kekeringan Ancam Target Swasembada Pangan
Masalah ketersediaan air irigasi ini dinilai menjadi persoalan krusial di tengah upaya pemerintah mengejar target swasembada pangan nasional pada 2026. Dody menegaskan bahwa terganggunya pasokan air irigasi di wilayah lumbung pangan akan berdampak langsung pada penurunan volume produksi beras nasional.
”Jangan lupa, petani itu adalah sosok manusia yang sangat dimuliakan Pak Presiden. Tapi kemudian orang-orang PU malah melecehkan begini, saya jadi malu sendiri,” kata Dody.
Dody menyebutkan bahwa fenomena kekeringan persawahan tidak hanya terjadi di Bekasi, melainkan juga ditemukan di beberapa kawasan sentra pertanian lain di Pulau Jawa. Oleh karena itu, percepatan penanganan infrastruktur irigasi akan dijadikan prioritas utama Kementerian PU.
Ia juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda perbaikan jaringan irigasi pertanian.
”Enggak ada kata-kata kita enggak ada dana untuk kebutuhan petani. Untuk kebutuhan swasembada pangan, enggak ada. Insyaallah selalu ada,” ujar Dody.
Editor : Redaksi Lombok Post
Sumber : Jawa Pos