LombokPost-Pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dari Muhammad Qodari kepada Syahganda Nainggolan kembali memunculkan sorotan terhadap kompetensi pejabat yang memimpin lembaga komunikasi pemerintah.
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai posisi Kepala Bakom semestinya diisi figur yang memiliki kompetensi kuat di bidang komunikasi publik. Ia mengaitkan seringnya pergantian pimpinan Bakom dengan persoalan kesesuaian kompetensi.
“Memang ironis, Prabowo hanya dalam dua tahun sudah mereshuffle empat kali kepala Bakom. Hal ini tidak akan terjadi bila kepala Bakom dipilih berdasarkan kompetensi, khususnya yang kompeten di bidang komunikasi,” kata Jamiluddin, Sabtu (3/10).
Baca Juga: Lima Lembaga Paling Sering Ganti Pimpinan di Era Prabowo-Gibran
Menurut Jamiluddin, pergantian Qodari dinilai wajar karena latar belakangnya tidak berada di bidang komunikasi publik. Ia menilai pendekatan komunikasi pemerintah selama dipimpin Qodari cenderung menggunakan perspektif politik.
“Qodari suka tidak suka tidak memiliki basic yang kuat di bidang komunikasi, khususnya komunikasi publik. Karena itu, wajar saja komunikasi yang dilakukan Qodari jauh dari prinsip-prinsip komunikasi publik yang efisien dan efektif,” tuturnya.
Jamiluddin menilai pendekatan politik yang terlalu dominan dalam komunikasi publik berpotensi menimbulkan distorsi informasi. Menurut dia, penyampaian informasi dapat bergeser dari pertukaran informasi menjadi upaya memengaruhi, mengendalikan, memperoleh, atau mempertahankan kekuasaan.
Kondisi itu, menurutnya, juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap informasi pemerintah. Masyarakat berpotensi menjadi skeptis apabila komunikasi yang disampaikan dinilai membawa kepentingan politik tertentu.
Selain itu, ia menilai pola komunikasi dengan pendekatan “kita versus mereka” dapat memperkuat polarisasi dan mempertajam perbedaan di tengah masyarakat.
Sorotan Jamiluddin tidak berhenti pada Qodari. Ia juga menilai latar belakang Syahganda Nainggolan perlu menjadi perhatian karena tidak berasal dari keilmuan komunikasi.
Eks Dekan FIKOM Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta itu menyebut kepakaran Syahganda berada di bidang ilmu kesejahteraan sosial.
“Karena itu, tanpa bermaksud merendahkan beliau, basic-nya dalam ilmu komunikasi relatif minim. Termasuk tentunya keahliannya dalam komunikasi publik,” katanya.
Jamiluddin juga menyoroti latar belakang Syahganda sebagai aktivis. Ia mengkhawatirkan pendekatan politik kembali dominan dalam pengelolaan komunikasi pemerintah.
“Sebagai aktivis, ada kekhawatiran Syahganda Nainggolan juga akan menggunakan pendekatan politik dalam melaksanakan komunikasi publik. Kalau ini yang nantinya dilakukannya, maka Syahganda Nainggolan akan mengulangi kesalahan Qodari dalam memimpin Bakom,” tuturnya.
Menurut Jamiluddin, pemerintah seharusnya menempatkan figur dengan kompetensi komunikasi publik yang kuat sebagai Kepala Bakom. Ia menilai Indonesia memiliki banyak pakar komunikasi yang dapat dipertimbangkan untuk posisi itu.
“Dikhawatirkan Bakom nantinya bukan menjadi lembaga penyelesai masalah. Bakom justru dikhawatirkan akan menjadi sumber masalah yang akan membebani presiden,” pungkasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : jawapos.com