LombokPost-Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dinilai dapat memperkuat integrasi kebijakan hilirisasi, ketahanan energi, dan industrialisasi nasional. Rangkap jabatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus menteri koordinator juga dinilai masih realistis karena kedua sektor saling berkaitan.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya Fatkur Huda mengatakan hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Sementara itu, pengembangan industri juga semakin bergantung pada ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi.
"Penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan juga semakin ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi," kata Fatkur saat dihubungi, Sabtu (3/10).
Fatkur menyebut realisasi investasi pada Semester I 2026 mencapai Rp 300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Sekitar Rp 206,5 triliun di antaranya berasal dari sektor mineral.
Investasi itu terdiri atas nikel Rp 71 triliun, bauksit Rp 53,8 triliun, tembaga Rp 37,4 triliun, serta besi dan baja Rp 30,2 triliun.
Menurut Fatkur, posisi Bahlil dapat menjadi penghubung kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi secara lebih terpadu.
Perkembangan hilirisasi mineral juga menjadi salah satu modal. Produksi nikel olahan Indonesia telah mencapai lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia, meningkat dibandingkan sekitar 22 ribu ton pada 2014.
"Kenaikan produksi nikel olahan dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia menunjukkan perubahan besar dalam posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain utama dalam industri pengolahan nikel global," ujar Fatkur.
Hilirisasi juga berkembang pada komoditas lain. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun dengan potensi produksi sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun.
Sementara Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah memiliki kapasitas sekitar 1 juta ton alumina per tahun.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menilai rangkap jabatan Bahlil juga berpeluang memperkuat koordinasi agenda pembangunan yang melibatkan banyak kementerian.
Hilirisasi berkaitan dengan sektor pertambangan, industri, investasi, perdagangan, hingga ketenagakerjaan. Adapun transisi energi membutuhkan keterlibatan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri, dan pemerintah daerah.
"Penempatan keduanya dalam satu koordinasi membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri," ujar Kristian.
Bahlil sebelumnya juga memimpin Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Pada Juli 2025, satgas menyerahkan 18 dokumen prastudi kelayakan proyek hilirisasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Nilai investasi yang direncanakan dalam proyek-proyek itu mencapai USD 38,63 miliar atau sekitar Rp 618,13 triliun.
"Kesinambungan peran Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Menteri ESDM, dan kini Menteri Koordinator berpotensi memberikan keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan," kata Kristian.
Editor : Akbar SirinawaSumber : jawapos.com