LombokPost-Mabes TNI menyatakan siap menindaklanjuti dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sikap itu disampaikan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait dugaan suap, benturan kepentingan, dan aliran uang dalam pengadaan barang dan jasa.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Setiap informasi yang disampaikan lembaga antirasuah akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
”TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan berkoordinasi dengan KPK serta menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ucap Nas kepada awak media, Kamis (22/10).
Baca Juga: Eks Ajudan Jokowi Letjen Widi Prasetijono Dituntut 10 Tahun Penjara dan Dipecat dari TNI
Pernyataan itu merupakan respons Mabes TNI atas langkah KPK yang menyampaikan dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif kepada Panglima TNI.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah mengirimkan surat berisi penjelasan mengenai konstruksi perkara korupsi di BNPB. Surat itu juga memuat informasi mengenai dugaan keterlibatan prajurit aktif dalam proses pengadaan barang dan jasa.
KPK menduga terdapat praktik penyuapan dan benturan kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan di lingkungan lembaga penanggulangan bencana itu.
“Dalam surat tersebut, kami uraikan bagaimana konstruksi perkaranya, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan-pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, yang kemudian diduga adanya benturan kepentingan ataupun praktik penyuapan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/10).
Selain menjelaskan konstruksi perkara, KPK turut menyampaikan informasi mengenai dugaan aliran uang yang berkaitan dengan pihak-pihak dalam penyidikan.
Baca Juga: KPK Surati Panglima TNI soal Dugaan Keterlibatan Dua Prajurit dalam Korupsi BNPB
“Termasuk terkait dugaan aliran uangnya,” ucap Budi.
KPK berharap Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI segera menindaklanjuti informasi dan temuan yang telah disampaikan kepada Panglima TNI.
Menurut Budi, komunikasi antara KPK dan TNI telah berlangsung sejak awal penanganan perkara. Koordinasi itu diharapkan dapat mendukung proses hukum terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif.
“Terlebih sejak awal KPK-TNI sudah berkoordinasi secara intensif,” tegasnya.
Dalam penyidikan kasus BNPB, KPK juga mendalami dugaan pengaturan pemenang pengadaan barang dan jasa.
Penyidik menduga sejumlah pengadaan sengaja dimenangkan oleh perusahaan yang memiliki hubungan dengan istri tersangka Bima Setiawan.
Bima merupakan adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Keterkaitan perusahaan pemenang pengadaan dengan istri Bima menjadi salah satu hal yang didalami KPK karena diduga menimbulkan benturan kepentingan.
Sementara itu, mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif, Mabes TNI menyatakan akan berkoordinasi dengan KPK dan menindaklanjuti informasi yang diterima sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Editor : Akbar SirinawaSumber : jawapos.com