LombokPost – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi.
Pernyataan itu disampaikan Paloh saat menanggapi menguatnya wacana pemakzulan Gibran di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Meski tidak menutup kemungkinan proses tersebut berjalan, Paloh mengaku prihatin dengan situasi politik yang muncul di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran yang masih berlangsung.
Menurutnya, pemakzulan bukan persoalan yang patut disambut dengan kegembiraan. Ia berharap setiap keputusan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi," ujar Paloh.
Ia menegaskan, apabila memang tidak tersedia alternatif penyelesaian lain, langkah yang diambil harus mengarah pada keputusan terbaik bagi kemajuan bangsa.
Surya Paloh Sebut Pemakzulan Gibran Bukan Kabar Gembira
Paloh menilai munculnya wacana pemakzulan menjadi persoalan yang memprihatinkan. Terlebih, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan pemimpin yang memperoleh mandat rakyat melalui Pemilu 2024 untuk menjalankan pemerintahan hingga 2029.
Baca Juga: KPK Panggil Anwar Sadad sebagai Tersangka Kasus Dana Hibah Jatim
Ia mengingatkan bahwa masa pemerintahan keduanya baru berjalan sekitar dua tahun. Dengan demikian, masih terdapat kurang lebih tiga tahun masa jabatan yang harus dijalani.
Situasi tersebut, menurut Paloh, menjadi alasan mengapa polemik pemakzulan tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang menggembirakan.
"Dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita, ya kan, bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air," katanya.
Paloh juga menekankan pentingnya menjaga suasana kebatinan masyarakat agar tidak terus-menerus diwarnai ketegangan akibat persoalan politik nasional.
Wacana Pemakzulan Muncul di Tengah Polemik Ijazah Gibran
Pembahasan mengenai pemakzulan Gibran menguat setelah muncul perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Putusan kedua lembaga peradilan itu kemudian menjadi perhatian sejumlah pihak dan memunculkan dorongan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme politik di parlemen.
Meski demikian, proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden tidak dapat dilakukan begitu saja. Mekanismenya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan melalui tahapan yang telah diatur.
Dalam pernyataannya, Paloh tidak secara langsung menyatakan NasDem mengusulkan pemakzulan Gibran. Ia hanya menegaskan bahwa proses tersebut dapat dijalankan apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan tidak ada jalan penyelesaian lain.
Sikap keprihatinan itulah yang menjadi pesan utama Paloh di tengah menguatnya pembahasan mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Politikus Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia, Berjuang Melawan Leukemia
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Beragam Sumber